Untuk Pertamax Turbo (RON 98) harganya menjadi Rp 13.800, Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.800. Harga ini berlaku di Sumsel, Jambi, Lampung dan Bangka. Berita mengenai penurunan harga BBM non subsidi, termasuk Pertamax menjadi Rp 12.800 di Sumatera Selatan mulai 29 Maret 2025, merupakan sebuah langkah yang cukup signifikan dalam konteks ekonomi dan pengelolaan energi di Indonesia. Penurunan harga BBM ini tentu akan memberikan dampak langsung kepada para konsumen, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk aktivitas sehari-hari. Dalam jangka pendek, hal ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan sedikit keringanan dalam biaya transportasi. Namun, penurunan harga BBM non subsidi juga mengundang berbagai pertanyaan mengenai stabilitas harga dan ketahanan energi nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyesuaian harga ini tidak diiringi oleh diskresi yang berlebihan dan tetap mengedepankan transparansi dalam pengadaan serta distribusi BBM. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami alasan di balik perubahan harga, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak global dan biaya produksi. Selanjutnya, penurunan harga BBM non subsidi juga perlu dilihat dalam konteks pengembangan energi terbarukan. Dengan harga BBM yang lebih rendah, masyarakat mungkin akan cenderung untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil, yang bisa menghambat peralihan menuju alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah diharapkan memberikan dorongan dan insentif untuk penggunaan energi terbarukan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang terbatas dan berpotensi merusak lingkungan. Bagi industri, penurunan harga BBM bisa menjadi angin segar, terutama bagi sektor transportasi dan logistik. Biaya operasional yang lebih rendah dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara harga BBM dan ketersediaan anggaran negara. Jika harga BBM turun drastis, pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan negara dari sektor energi. Pada akhirnya, penurunan harga BBM non subsidi harus dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan energi, agar keputusan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, pendidikan tentang penggunaan energi yang bijak dan hemat juga menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini ke depannya.