Pengamat kebijakan publik nilai keputusan Wali Kota Depok Supian Suri izinkan ASN mudik pakai mobil dinas adalah kebijakan yang keliru, kenapa? Berita mengenai izin Wali Kota Depok untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) mudik menggunakan mobil dinas menimbulkan pro dan kontra yang signifikan. Tindakan ini bisa dipandang sebagai suatu kebijakan yang tidak tepat, mengingat mobil dinas dibeli dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan tugas-tugas pemerintahan. Pertama, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, seperti mudik, menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas anggaran. Mobil dinas seharusnya difungsikan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi ASN. Ketika mobil dinas digunakan untuk mudik, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan fasilitas pemerintah yang seharusnya tidak terjadi. Kedua, di tengah upaya pemerintah untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi anggaran, tindakan ini tampak bertentangan dengan semangat tersebut. Pengamat yang menilai kebijakan ini keliru memiliki argumen yang kuat, karena setiap penggunaan anggaran publik harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan pemanfaatan yang tepat. Wong, rakyat yang membayar pajak berhak mendapatkan pelayanan terbaik dan penegakan aturan yang adil. Selain itu, ada juga aspek moral dan etika yang perlu dipertimbangkan. Dengan banyaknya warga yang kesulitan dalam perjalanan mudik tahun ini, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi oleh ASN bisa menimbulkan kesan bahwa ada kesenjangan antara pejabat dan masyarakat. Hal ini berpotensi merusak citra pemerintahan dan menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama ketika negara sedang berjuang dengan berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dari sisi kebijakan yang lebih luas, Pemerintah Kota Depok seharusnya mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Mudik adalah tradisi yang penting, tapi seharusnya dilakukan dengan cara yang etis dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemimpin publik harus memiliki visi yang jelas dalam mengelola anggaran daerah, yaitu untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kenyamanan pribadi. Penting bagi pemimpin untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan para ahli di bidang kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik akan membantu menciptakan keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, akan ada kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai penutup, pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dalam memberantas penyalahgunaan anggaran dan fasilitas pemerintah. Kebijakan yang mendukung mobilitas ASN harus sejalan dengan penegakan aturan dan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menipis dan dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang lebih besar.