Susanti, perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karawang, terancam hukuman mati usai terjerat kasus pembunuhan di Arab Saudi. Berita mengenai nasib Susanti, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, merupakan sebuah refleksi tragis dari kondisi yang dihadapi oleh banyak pekerja migran, terutama perempuan. Kasus ini menyoroti betapa rentannya posisi mereka di negara-negara tempat mereka bekerja, di mana perbedaan budaya, sistem hukum, dan tantangan bahasa seringkali menjadi batu sandungan yang signifikan. Dalam hal ini, Susanti menghadapi ancaman yang ekstrem, dan situasinya menuntut perhatian serta tindakan dari berbagai pihak, baik pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional. Menghadapi tuntutan pembayaran sebesar Rp 120 miliar sebagai syarat untuk kebebasannya adalah sebuah kenyataan pahit yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh individu yang mencari nafkah dengan cara yang sah namun harus berhadapan dengan sistem yang bisa menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana negara asal pekerja migran melindungi warganya ketika mereka menghadapi masalah hukum di luar negeri? Selain itu, berita ini juga membuka dialog tentang perlunya meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja migran. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum negara tempat mereka bekerja, serta hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendidikan dan informasi yang memadai kepada TKW sebelum mereka berangkat dan selama mereka bekerja di luar negeri. Dalam konteks sosial, situasi ini dapat memicu rasa solidaritas dan kepedulian masyarakat terhadap nasib TKW dan pekerja migran lainnya. Banyak individu dan kelompok yang mulai mengambil inisiatif untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak pekerja migran. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada. Menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap agensi penempatan tenaga kerja serta memperkuat diplomasi yang melindungi warganya di luar negeri menjadi langkah penting yang harus diambil. Akhirnya, isu ini juga membawa kita pada refleksi yang lebih besar tentang keadilan sosial dan ekonomi. Banyak TKW berangkat ke luar negeri dengan harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga mereka, namun harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan aman bagi pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Kesadaran dan tindakan kolektif dari berbagai lapisan masyarakat sangat dibutuhkan agar nasib tragis seperti yang dialami Susanti tidak terulang di masa depan.