Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan tiga negara Berita mengenai larangan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Kamboja, Myanmar, dan Thailand karena dianggap berisiko tinggi dan ilegal menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan warga negaranya. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan tenaga kerja yang sering terjadi di negara-negara tersebut, yang memiliki reputasi buruk terkait perlakuan terhadap pekerja migran. Kamboja, Myanmar, dan Thailand dikenal memiliki sektor pekerjaan yang kurang diatur dengan baik, khususnya dalam industri yang berkaitan dengan perjudian, pekerja ilegal, dan eksploitasi seksual. Banyak WNI yang, dalam pencarian mereka untuk mendapatkan pekerjaan, terjebak dalam jaringan perdagangan manusia atau dipekerjakan dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi. Dengan adanya larangan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan warganya, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan terkait perdagangan manusia. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun larangan ini memiliki niat baik, akan ada dampak yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang telah bergantung pada pengiriman uang dari luar negeri. Banyak keluarga di Indonesia yang sangat bergantung pada penghasilan yang diperoleh oleh anggota mereka yang bekerja di luar negeri. Kebijakan ini mungkin menciptakan tantangan ekonomi bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah yang memiliki sedikit peluang kerja. Oleh karena itu, adalah penting agar pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan yang layak bagi mereka yang terdampak. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya untuk memberikan edukasi kepada WNI mengenai risiko bekerja di luar negeri. Banyak calon pekerja tidak menyadari bahaya yang mengintai dan bisa terjebak dalam promosi pekerjaan yang tampak menggiurkan namun sebenarnya menyesatkan. Kampanye edukasi dan informasi yang tepat dapat membantu mencegah orang-orang dari terjebak dalam situasi yang berbahaya. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang memperdagangkan manusia dan mempekerjakan WNI secara ilegal juga perlu dilakukan. Tindakan ini harus mencakup kerjasama internasional untuk memantau dan menindak jaringan-jaringan yang mengeksploitasi pekerja migran. Dengan langkah-langkah kolaboratif, diharapkan WNI dapat terlindungi dengan lebih baik dan negara-negara asal dan tujuan dapat saling berbagi informasi untuk menjaga keamanan pekerja. Akhirnya, larangan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar kerja global dan situasi di negara-negara tujuan. Strategi yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan akan lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan WNI. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan keamanan dan dignitas WNI yang bekerja di luar negeri dapat terjaga dengan lebih baik.