Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa sehingga penerapan teknologi anti-gempa harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Berita mengenai gempa di Myanmar yang menjadi pemicu dorongan untuk mengembangkan regulasi bangunan anti gempa di Jakarta oleh HIPMI Jaya merupakan langkah yang sangat relevan dan diperlukan. Indonesia, sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, memiliki risiko gempa bumi yang signifikan. Mengingat Jakarta merupakan ibukota serta pusat ekonomi dan bisnis, penting untuk mengimplementasikan standar bangunan yang dapat menahan guncangan gempa. Peristiwa gempa di Myanmar seharusnya menjadi pengingat bagi kita tentang betapa rapuhnya infrastruktur, terutama di daerah yang rawan bencana. Gempa yang terjadi di negara tetangga tersebut bisa menjadi simulasi yang menggugah kesadaran kita untuk bersiap menghadapi situasi serupa. Regulasi bangunan yang lebih ketat dan berbasis pada risiko gempa bumi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keamanan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Selayaknya pihak-pihak terkait, termasuk pengembang, arsitek, dan pemerintah, bekerja sama untuk menyusun standar yang mengedepankan keselamatan. Misalnya, penerapan teknologi konstruksi modern yang memperhitungkan kekuatan struktural dan ketahanan gempa dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang konstruksi mengenai praktik terbaik dalam membangun infrastruktur yang tahan gempa juga sangat penting. Dalam konteks ini, HIPMI Jaya memiliki peran strategis dalam memperjuangkan regulasi yang lebih baik. Dengan menjadi penggerak utama dalam advokasi untuk bangunan anti gempa, HIPMI Jaya tidak hanya melindungi investasi dan aset, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal dan bekerja di bangunan-bangunan tersebut. Ini merupakan langkah yang menunjukkan tanggung jawab sosial dari pengusaha untuk menjaga keselamatan publik. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam inisiatif ini. Kesadaran akan risiko gempa harus ditanamkan di kalangan masyarakat, sehingga mereka memahami pentingnya memiliki bangunan yang aman. Sosialisasi dan edukasi tentang langkah-langkah evakuasi serta apa yang harus dilakukan selama dan setelah gempa juga tidak kalah penting untuk mengurangi risiko. Dalam jangka panjang, dengan menerapkan regulasi bangunan anti gempa, bukan hanya Jakarta, tetapi seluruh Indonesia dapat menjadi lebih siap menghadapi bencana alam. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan serta menumbuhkan rasa aman di kalangan masyarakat. Resiliensi terhadap bencana harus menjadi fokus utama dalam perencanaan kota, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya menciptakan masa depan yang lebih aman dan stabil.