Menurut Hugo, mereka yang bekerja secara ilegal rentan terkena masalah, seperti eksploitasi hingga paling tragis yakni penjualan organ tubuh. Berita mengenai pernyataan Wakil Ketua Komisi XIII DPR yang menyebutkan bahwa 60 persen pekerja migran Indonesia bekerja secara ilegal menggarisbawahi isu penting terkait perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Angka yang disebutkan dalam berita tersebut mencerminkan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pengiriman dan perlindungan pekerja migran. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan banyaknya pekerja migran yang bekerja secara ilegal adalah kurangnya informasi dan akses terhadap saluran yang resmi. Banyak calon pekerja migran terpaksa mengambil jalan pintas karena faktor ekonomi yang mendesak atau karena kurangnya pengetahuan tentang proses yang benar dan legal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara yang aman dan legal untuk bekerja di luar negeri, termasuk peran serta pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas dan akurat. Selanjutnya, pernyataan tersebut juga menyoroti perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran. Pekerja migran yang bekerja secara ilegal sering kali terpapar pada berbagai risiko, termasuk eksploitasi, pelecehan, dan ketidakadilan dalam upah. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses kepada bantuan hukum atau perlindungan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat jaringan perlindungan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan hak-hak mereka terlepas dari status kerja mereka. Di sisi lain, tantangan lain yang harus dihadapi adalah membangun kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan pekerja migran. Diplomasi yang baik dan perjanjian bilateral dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja migran serta memastikan adanya saluran untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja migran. Akhirnya, penting bagi semua stakeholder—termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta—untuk bersinergi dalam menangani tantangan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan jumlah pekerja migran yang bekerja secara ilegal dapat diminimalkan, dan perlindungan serta kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Upaya bersama ini tidak hanya akan membantu memperbaiki kondisi pekerja migran, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghargai dan melindungi setiap warganya yang mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri.