Banyak kendaraan rusak usai isi pertamax, Komisi III DPRD Kaltim desak Pertamina segera lakukan pemeriksaan terhadap SPBU. Tentu! Berita mengenai banyaknya kendaraan yang rusak setelah mengisi bahan bakar Pertamax di sejumlah SPBU merupakan hal yang sangat meresahkan bagi konsumen dan tentunya perlu ditanggapi dengan serius. Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar utama di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kualitas produk yang mereka jual. Jika terdapat keluhan massal mengenai kerusakan kendaraan, ini menandakan adanya masalah yang harus segera diinvestigasi. Dalam konteks ini, desakan dari Komisi III DPRD Kaltim untuk Pertamina melakukan pemeriksaan terhadap SPBU adalah langkah yang sangat tepat. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan warganya. Kerusakan kendaraan adalah permasalahan yang tidak hanya berdampak pada konsumen secara individu, tetapi juga bisa merembet pada ekonomi lokal, terutama jika banyak orang yang terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan kendaraan mereka. Lebih jauh lagi, isu ini juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap Pertamina. Kualitas bahan bakar yang buruk bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada penjualan dan citra perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengujian kualitas bahan bakar sangat penting. Pertamina perlu berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini dan memberi jaminan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen. Salah satu langkah awal yang penting adalah melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar di berbagai SPBU. Apakah ada pencampuran bahan bakar yang tidak sesuai, atau apakah ada masalah dalam distribusi? Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan, agar konsumen lebih memahami cara mengidentifikasi kualitas bahan bakar yang mereka gunakan. Sebagai solusi jangka panjang, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh rantai pasokan bahan bakar. Regulator, dalam hal ini pemerintah, harus memastikan bahwa ada standar yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Sebab, jika masalah ini dibiarkan tanpa penanganan yang serius, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin menurun dan berimbas pada keberlangsungan usaha Pertamina itu sendiri. Dengan demikian, tanggapan terhadap berita ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Penanganan yang efektif dan cepat akan menunjukkan bahwa Pertamina dan pemerintah serius dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan siap bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan. Ini juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki relasi antara perusahaan dan masyarakat, agar kepercayaan dapat terjalin kembali dan masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.