Rencana perubahan status Pegunungan Meratus dari hutan lindung menjadi Taman Nasional kembali mendapat penolakan dari masyarakat adat Dayak Meratus Berita tentang penolakan masyarakat Dayak Meratus terhadap rencana pembentukan taman nasional mencerminkan ketegangan yang sering terjadi antara kepentingan konservasi dan hak masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, upaya untuk melindungi lingkungan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan secara seksama kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat Dayak Meratus, dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang mereka miliki, tentu memiliki alasan kuat untuk menolak rencana tersebut. Ruang hidup mereka, yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun, menjadi bagian integral dari identitas dan cara hidup mereka. Kekhawatiran masyarakat terhadap rencana taman nasional ini bisa dimengerti, terutama jika mereka merasa bahwa akses terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka andalkan akan terancam. Taman nasional sering kali diterapkan dengan regulasi ketat yang membatasi aktivitas masyarakat setempat, seperti berburu, bercocok tanam, atau mengumpulkan bahan-bahan alami. Jika hal ini terjadi, masyarakat jelas akan kehilangan penghidupan, yang bisa berakibat serius terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mendengarkan suara masyarakat lokal dan berpikir secara lebih mendalam tentang bagaimana rencana konservasi dapat diintegrasikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial mereka. Penting juga untuk diingat bahwa pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam perencanaan konservasi dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Konservasi tidak hanya tentang melindungi flora dan fauna, tetapi juga tentang menghormati dan melindungi hak dan kehidupan masyarakat lokal. Ada banyak contoh di dunia di mana kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal menghasilkan hasil yang positif bagi semua pihak. Masyarakat Dayak Meratus dapat diajak untuk menjadi mitra dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka, alih-alih dijadikan objek konservasi semata. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal konservasi juga harus menjadi perhatian yang serius. Dengan memberikan pengetahuan dan sumber daya kepada masyarakat, mereka bisa lebih berpihak kepada upaya konservasi, alih-alih merasa terancam. Misalnya, pelatihan dalam agroekologi atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat membantu mereka menemukan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak lingkungan. Akhirnya, proses dialog yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat adalah langkah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghindari konflik dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakat.