Menjelang Idul Fitri 1446 H, Surabaya larang takbir keliling demi keselamatan. Masyarakat diimbau merayakan di masjid dan hindari petasan. Berita tentang pelarangan takbir keliling di Surabaya adalah isu yang menarik dan menggugah berbagai respons di masyarakat. Aksi takbir keliling merupakan tradisi yang dijalankan dalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha di mana umat Islam meluapkan rasa syukur dan kegembiraan dengan mengumandangkan takbir. Namun, keputusan pihak kepolisian untuk melarang kegiatan ini diklaim didasarkan pada pertimbangan keselamatan publik. Hal ini mencerminkan kompleksitas yang dihadapi oleh otoritas di dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saat merayakan momen penting keagamaan. Pelarangan ini mungkin dipahami dari sudut pandang keamanan dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas atau potensi kerumunan yang tidak terkelola. Di tengah situasi pandemi yang masih mengharuskan orang untuk menjaga jarak, pengaturan kerumunan dan mobilitas menjadi sangat penting. Pihak berwenang mungkin khawatir bahwa sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, serta mengganggu kelancaran lalu lintas. Dari sisi ini, larangan tampaknya merupakan langkah proaktif untuk menghindari potensi masalah. Namun, di sisi lain, keputusan untuk melarang takbir keliling bisa memunculkan berbagai reaksi, terutama di kalangan umat Islam. Tradisi takbir merupakan ekspresi spiritual yang kuat dan menjadi bagian penting dari identitas budaya dan religius. Dengan melarang kegiatan ini, ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan dianggap mengabaikan hak beragama masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan keselamatan dan hak untuk menjalankan praktik keagamaan yang diyakini. Bagi banyak orang, pelarangan ini dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai tradisional dan spiritual. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan komunitas Islam sangat penting untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi kedua belah pihak. Misalnya, pihak berwenang bisa menawarkan alternatif lain yang lebih aman, seperti mengadakan penghormatan takbir secara virtual atau di tempat-tempat tertentu yang telah disepakati. Ini bisa menjadi win-win solution yang memungkinkan umat untuk tetap merayakan tanpa mengorbankan keselamatan publik. Penting juga untuk memperhatikan bahwa peraturan semacam ini sering kali mencerminkan kondisi sosial dan keamanan yang lebih luas dalam masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pelarangan bisa menjadi kesempatan untuk dialog yang lebih luas mengenai toleransi, pemahaman antaragama, dan hak asasi manusia. Diskusi ini bisa membantu menumbuhkan saling pengertian dan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis. Sebagai masyarakat, kita juga perlu reflektif mengenai bagaimana kita merayakan tradisi dan menjalankan praktik keagamaan. Apakah kita bisa menemukan cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini tanpa kehilangan esensi dari perayaan itu sendiri? Mengubah cara kita merayakan bukan berarti mengurangi makna, tetapi mungkin bisa menjadi peluang untuk melakukan inovasi dalam mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan. Pelarangan ini, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, seharusnya dapat menjadi momentum untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerjasama dan komunikasi yang baik, kita bisa menemukan cara untuk menjalankan tradisi dengan cara yang lebih aman dan tetap bermakna. Dengan demikian, setiap perayaan bisa dilaksanakan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kenyamanan bagi semua pihak. Berharap bahwa ke depan, setiap tindakan yang diambil dapat berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan memahami.