Satpol PP Surabaya menemukan alat kontrasepsi di Makam Kembang Kuning. Hal itu ditemukan saat dilakukan patroli pada Minggu (30/3/2025) dini hari. Berita tentang Satpol PP yang membakar alat kontrasepsi di Makam Kembang Kuning Surabaya tentu mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam menegakkan norma dan nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan budaya setempat. Namun, tindakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan alat-alat kontrasepsi dan pelatihan masyarakat tentang reproduksi yang aman. Di satu sisi, pembakaran alat kontrasepsi ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menjaga moralitas dan norma sosial di suatu daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berusaha untuk menegaskan pentingnya nilai-nilai tradisional dan keyakinan bahwa penggunaan kontrasepsi tidak sejalan dengan pandangan masyarakat tertentu. Namun, tindakan tersebut bisa saja mengabaikan fakta bahwa akses terhadap kontrasepsi adalah bagian penting dari kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang sehat. Di sisi lain, ada argumen yang menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pembakaran alat kontrasepsi dapat dilihat sebagai tindakan yang merugikan, menyalahi hak asasi individu untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap alat-alat kontrasepsi. Terlebih lagi, tindakan tersebut tidak mengatasi akar masalah yang sebenarnya, seperti kurangnya pendidikan seks yang baik di kalangan masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidakpahaman tentang kesehatan reproduksi justru dapat menjadi penyebab tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan lainnya. Dalam pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat, pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu ditekankan. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam perencanaan kebijakan dan pendidikan kesehatan yang relevan, untuk memastikan bahwa langkah yang diambil bukan hanya memenuhi agenda tertentu, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Upaya meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, tanpa stigma dan diskriminasi, adalah langkah yang lebih konstruktif daripada tindakan yang bersifat represif. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan kompleksitas isu kesehatan reproduksi di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya dan agama sering kali berinteraksi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi, di mana individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan akses yang mereka perlukan tanpa takut akan stigma atau penolakan sosial. Ini adalah tantangan yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adalah solusi yang adil dan berkelanjutan.