Anggota DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti jalan negara menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang rusak. Saya tidak memiliki akses langsung ke berita tertentu, termasuk judul tersebut, tetapi saya dapat memberikan tanggapan umum mengenai masalah kerusakan infrastruktur, seperti jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peran anggota DPR dalam menangani isu tersebut. Kerusakan jalan menuju PLBN, seperti yang disoroti oleh anggota DPR RI Umbu Kabunang, menggambarkan tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah terpencil. Kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat aksesibilitas ke PLBN, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal, karena jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas barang dan orang. PLBN berfungsi sebagai titik penting dalam hubungan internasional, dan memastikan aksesibilitas yang baik ke lokasi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika infrastruktur yang diperlukan tidak terpelihara dengan baik, dampaknya akan terasa tidak hanya bagi penduduk setempat tetapi juga bagi hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap infrastruktur harus menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan. Keberadaan suara dari anggota DPR seperti Umbu Kabunang sangat penting untuk menarik perhatian pemerintah pusat dan instansi terkait. Dengan mengangkat isu ini, anggota DPR dapat membantu mendorong alokasi anggaran yang tepat untuk perbaikan infrastruktur, sehingga akses ke PLBN dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tindakan proaktif ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang baik di seluruh pelosok negeri, bukan hanya di daerah-daerah yang lebih berkembang. Selanjutnya, kerusakan infrastruktur seperti jalan juga berkaitan dengan perencanaan tata ruang dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak terencana dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jalan dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan agar kebutuhan dan pemandangan mereka dapat diakomodasi. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga bisa menjadi solusi untuk perbaikan infrastruktur. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, solusi yang dihasilkan bisa lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga infrastruktur yang ada. Secara keseluruhan, perhatian yang diberikan oleh anggota DPR terhadap isu kerusakan jalan menuju PLBN adalah langkah positif yang dapat berkontribusi terhadap perbaikan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Harapannya, perhatian ini akan direspons dengan tindakan nyata yang mengarah pada perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih baik di masa depan.