Pada hari ini tidak ada narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang langsung bebas atau mendapatkan remisi khusus II. Berita mengenai 288 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung yang mendapatkan remisi tentu menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Salah satu sudut pandang yang bisa diambil adalah adanya kecemasan terhadap keadilan dan efektivitas hukum di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika para pelaku korupsi diberikan remisi, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Remisi seharusnya diberikan dengan mempertimbangkan tidak hanya lamanya masa tahanan, tetapi juga keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, proses hukum dan remisi memang merupakan bagian dari sistem pembinaan narapidana. Ada argumen bahwa remisi diberikan sebagai bentuk motivasi bagi narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani masa hukuman. Namun, memberikan remisi kepada narapidana korupsi bisa menimbulkan kesan bahwa perbuatan mereka tidak terlalu diperhitungkan, sehingga bisa memicu kritik dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi. Adanya remisi bagi narapidana korupsi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, mereka akan cenderung memiliki keyakinan lebih terhadap institusi hukum. Namun, jika tindakan seperti ini dihujani kritik, maka ada kemungkinan besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum akan mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Lebih lanjut, hal ini juga menyiratkan perlunya revisiting terhadap kebijakan remisi itu sendiri. Mungkin sudah saatnya para pembuat kebijakan mempertimbangkan jenis-jenis tindak pidana yang mendapatkan remisi dan menyusun kriteria yang lebih ketat untuk narapidana dengan kasus korupsi. Ada kebutuhan untuk menegaskan bahwa tindakan korupsi adalah kesalahan berat yang harus dihadapi dengan konsekuensi yang setimpal. Selain itu, media juga memegang peranan penting dalam pemberitaan mengenai kebijakan remisi ini. Pihak media sebaiknya memberikan informasi yang komprehensif dan berimbang, sehingga masyarakat dapat memahami konteks di balik keputusan tersebut. Berita yang hanya menyoroti aspek negatif dari remisi tanpa menjelaskan proses dan alasan di baliknya bisa memicu misinformasi dan hysteria di kalangan publik. Secara keseluruhan, berita mengenai remisi untuk narapidana korupsi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai sebuah keputusan administratif, tetapi juga sebagai indikator dari keseriusan tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi. Proses penegakan hukum haruslah konsisten dan adil agar tidak hanya menjadi jargon, melainkan juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.