Selama menjabat sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Mukti Juharsa mengungkap sejumlah kasus narkoba mulai dari Fredy Pratama hingga Helen. Berita mengenai eks Dirtipidnarkoba Bareskrim yang terlibat dalam pengungkapan narkoba dan kemudian naik pangkat menjadi Irjen mencerminkan dinamika yang kompleks di dalam institusi kepolisian dan penegakan hukum di Indonesia. Kenaikan pangkat ini dapat menimbulkan berbagai reaksi dan interpretasi dari masyarakat, tergantung pada perspektif yang digunakan untuk memandang situasi ini. Pertama-tama, penting untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Narkoba merupakan isu serius yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial. Ketika seorang pejabat berperan aktif dalam pengungkapan kasus narkoba, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kontribusi yang signifikan dalam upaya kolektif untuk memerangi kejahatan terorganisir. Kenaikan pangkat bisa jadi dilihat sebagai pengakuan atas komitmen dan hasil kerja keras tersebut. Namun di sisi lain, berita ini juga membuka ruang untuk diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga kepolisian. Kenaikan pangkat ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai proses seleksi di dalam kepolisian dan sejauh mana prestasi individu dihargai di atas kepentingan dan moralitas. Jika ada elemen ketidakberesan atau permasalahan lain yang terkait dengan karir orang tersebut, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan memuaskan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa potensi konflik kepentingan dapat muncul ketika seorang pejabat yang terlibat dalam penegakan hukum memiliki relasi yang dekat dengan jaringan narkoba. Situasi seperti ini dapat merusak citra institusi kepolisian dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam era di mana keterbukaan dan integritas semakin ditekankan, penting bagi institusi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Reaksi publik juga sangat penting dalam konteks ini. Banyak masyarakat yang berharap agar institusi kepolisian dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan untuk promosi dan penempatan jabatan. Ketika kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya berpotensi membuat upaya penegakan hukum semakin sulit. Sebagai kesimpulan, berita mengenai kenaikan pangkat eks Dirtipidnarkoba yang berhasil mengungkap narkoba membuka berbagai diskusi penting mengenai integritas, transparansi, dan efektivitas institusi kepolisian. Diharapkan, langkah-langkah ke depan tidak hanya akan fokus pada penghargaan bagi kinerja individu, tetapi juga memperhatikan dinamika internal yang memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan penegakan hukum benar-benar diutamakan.