Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi sinyal bakal menghapus aturan soal batasan umur rekrutmen petugas PPSU. Berita mengenai Pramono Anung yang meneken syarat untuk menjadi petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) dengan ketentuan hanya bisa baca tulis menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan di kalangan masyarakat. Aturan tersebut menjadi sorotan karena profesi ini diharapkan dapat melibatkan anggota masyarakat yang tidak hanya memiliki keterampilan dasar tetapi juga pemahaman yang lebih luas mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Satu sisi positif dari kebijakan ini adalah membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program pelayanan publik. Dengan syarat yang tidak terlalu ketat, diharapkan individu dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini penting, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua orang untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai efektivitas dan profesionalisme petugas PPSU jika hanya dibatasi pada kemampuan baca dan tulis. Mengingat tugas mereka yang sangat berat dan berkaitan langsung dengan kebersihan dan keteraturan di lingkungan, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prosedur kerja, pemecahan masalah, dan manajemen krisis. Syarat hanya bisa baca tulis dapat menyebabkan kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih luas yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan khusus. Pengawasan dan pembinaan berkesinambungan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan syarat yang lebih simpel, penting untuk memastikan bahwa petugas PPSU tidak hanya dibekali dengan kemampuan dasar tetapi juga didukung oleh manajemen yang baik serta akses ke pelatihan yang relevan. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa kualitas kerja yang dihasilkan oleh petugas tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk menjaga lingkungan publik agar tetap bersih dan nyaman. Di samping itu, kebijakan ini juga perlu disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran petugas PPSU. Masyarakat perlu memahami bahwa meski syarat untuk menjadi petugas tidak terlalu tinggi, itu tidak berarti bahwa pekerjaan mereka tidak penting. Edukasi tentang bagaimana masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama dengan petugas juga akan berdampak positif pada hasil kerja mereka. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengawasan yang memadai tetap tersedia. Dengan cara ini, tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas kerja petugas PPSU dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan serupa sangatlah krusial.