Menurut Dedi Mulyadi, tindakan Kades Klapanunggal yang minta THR hingga beredar di media sosial itu, tidak cukup selesai hanya dengan meminta maaf. Berita mengenai Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa kepala desa (kades) yang meminta tunjangan hari raya (THR) seharusnya diperlakukan sama dengan preman menunjukkan adanya ketegangan antara praktik yang ada di masyarakat dan harapan akan integritas dalam pemerintahan desa. Dalam konteks ini, Dedi menggarisbawahi pentingnya tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menempatkan kades yang meminta THR dalam posisi yang sama dengan preman, Dedi menekankan bahwa semua pelanggaran, tidak peduli siapa pelakunya, harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan yang lebih besar mengenai transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan lokal. Kades, sebagai pemimpin desa, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Meminta THR secara tidak sah atau dengan cara yang tidak etis hanya akan merusak reputasi dan integritas jabatan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang adil dan profesional dari pemimpin mereka. Namun, ada juga argumen yang perlu dipertimbangkan. Di banyak daerah, kades sering kali berada di bawah tekanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisi mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin merasa terpaksa untuk meminta THR sebagai bentuk 'penghargaan' atau untuk menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih konstruktif bisa jadi lebih efektif daripada hanya menegakkan hukuman tegas. Salah satu cara yang seharusnya diambil adalah dengan memberikan pendidikan dan pemahaman lebih dalam mengenai etika dan tanggung jawab kepada kades. Hal ini akan membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang mereka temui, sehingga masalah ini dapat ditangani secara lebih sistematis. Pada akhirnya, apa yang dinyatakan oleh Dedi Mulyadi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih dan akuntabel. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan yang diambil haruslah seimbang dan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan untuk mendorong perubahan positif dalam budaya kerja di tingkat lokal. Hal ini juga termasuk memberikan dukungan kepada kades dalam menjalankan tugas mereka secara lebih transparan dan profesional. Dengan kata lain, baik tindakan tegas maupun pembinaan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk merealisasikan harapan ini. Jika semua pihak bersatu, maka langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini akan lebih efektif dan berkelanjutan.