Hingga H+1 lebaran, kasus pembunuhan Jurnalis Juwita yang diduga dilakukan oknum TNI AL inisial J alias Jumran masih meninggalkan tanda  tanya, Selasa Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai kasus J Oknum TNI yang diduga membunuh Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru, tentunya menjadi sorotan publik yang cukup signifikan. Kasus yang melibatkan anggota TNI ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh isu kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia. Penemuan keanehan oleh kuasa hukum dalam proses investigasi menjadi sorotan tambahan, menunjukkan adanya dinamika dan kompleksitas dalam menangani kasus ini. Salah satu keprihatinan utama dalam kasus ini adalah bagaimana kasus yang melibatkan oknum aparat keamanan seringkali dapat berakhir dengan perlakuan istimewa. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum. Juwita, sebagai seorang jurnalis, menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik, dan adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa takut akan intimidasi atau kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Keanehan yang ditemukan oleh kuasa hukum dalam proses hukum ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya penyimpangan atau bahkan pengabaian terhadap hak-hak hukum. Ini penting untuk diperhatikan, karena menunjukkan bahwa proses investigasi mungkin tidak dilakukan secara transparan atau akuntabel. Keterlibatan pihak-pihak berwenang di dalam investigasi juga menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada penekanan atau campur tangan dalam proses hukum yang seharusnya independen. Di sisi lain, publik berhak untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam kasus ini. Setiap temuan baru dari tim kuasa hukum dapat berperan penting dalam mempengaruhi opini publik dan memberikan tekanan kepada pihak berwenang agar mempercepat penanganan kasus ini dengan benar. Diskusi yang sehat di media sosial dan forum-forum publik dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan bagi jurnalis dan perlunya akuntabilitas bagi aparat di negara ini. Dari perspektif hukum, sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Penegakan hukum yang adil tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi masyarakat tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para jurnalis dan pekerja media lainnya untuk tetap melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut. Jika keadilan tidak ditegakkan, akan ada dampak jangka panjang bagi iklim kebebasan pers dan demokrasia di Indonesia. Penanganan kasus ini harus menjadi prioritas dan contoh bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi evaluasi sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan jurnalis serta perlunya melakukan reformasi dalam tubuh institusi keamanan seperti TNI. Dengan demikian, proses peradilan yang transparan dan akuntabel adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum serta mendukung kebebasan pers di Indonesia.