Pembuatan, pembahasan hingga pengesahan RUU selama ini, selalu melibatkan pemerintah dan 8 fraksi di DPR. Berita dengan judul 'IPR: Pembuatan UU di DPR Bukan Ditentukan Satu atau Dua Orang' tentu mengangkat isu yang relevan mengenai proses legislasi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, proses pembuatan undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil orang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi mencerminkan kepentingan rakyat dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting dari pembuatan undang-undang adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketika proses legislasi dikuasai oleh satu atau dua orang, maka ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mengabaikan suara rakyat. Proses yang terbuka, di mana anggota DPR dilibatkan secara kolaboratif, akan lebih mampu mengakomodasi beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ini juga menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif dan kritis antara wakil rakyat dan konstituen mereka. Selain itu, perlu dicermati bahwa pembuatan undang-undang juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap undang-undang yang dihasilkan hanya oleh satu atau dua orang dapat menyebabkan protes dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pembahasan undang-undang. Penting juga untuk menyoroti peran media dalam mengedukasi publik mengenai proses pembuatan undang-undang. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan mendidik kepada masyarakat mengenai siapa yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami isu-isu yang sedang dibahas dan termotivasi untuk memberikan suara mereka. Secara keseluruhan, pernyataan bahwa pembuatan undang-undang di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang sangatlah tepat. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan kolektif dalam proses legislasi dan menghindari sentralisasi kekuasaan. Dengan melibatkan banyak pihak, produk undang-undang yang dihasilkan diharapkan dapat lebih representatif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan hukum yang efektif dan berkeadilan.