Wamenaker Immanuel Ebenezer menilai pengusaha transportasi online rakus, hanya memberikan bantuan hari raya Rp 50 ribu untuk driver dan kurir. Berita mengenai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang mengkritik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh aplikator kepada pengemudi ojek online (ojol) sebesar Rp 50 ribu tentu menarik perhatian banyak pihak. Dalam konteks ini, kita dapat menilai beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut, termasuk keadilan, hak pekerja, dan tanggung jawab perusahaan. Pertama, penting untuk menyoroti sikap pejabat pemerintah yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, terutama dalam sektor informal seperti ojol. THR merupakan bentuk penghargaan dan dukungan kepada pekerja menjelang perayaan hari besar keagamaan, yang seharusnya menggambarkan rasa syukur dan pula menghargai kontribusi para pekerja yang berusaha keras mencari nafkah. Namun, jumlah yang disampaikan oleh aplikator, yaitu Rp 50 ribu, jelas sangat minim dan dapat dianggap tidak mencerminkan rasa adil. Kedua, ungkapan 'rakus' yang disampaikan oleh Wamenaker menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerjanya. Tindakan ini bisa dilihat sebagai refleksi dari sebuah budaya korporasi yang kadang-kadang lebih memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Dalam jangka panjang, ini dapat menciptakan ketidakpuasan di antara pengemudi ojol dan berpotensi mempengaruhi loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya, situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan aplikasi dapat bertanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan mitra kerja mereka. Dalam banyak hal, para pengemudi ojol adalah ujung tombak layanan yang diberikan oleh aplikator dan layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Pembayaran THR yang layak dan mencukupi seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab korporasi untuk menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 turut mempengaruhi banyak perusahaan. Perusahaan seringkali merasa terdesak untuk memotong biaya operasional, termasuk memberikan bonus atau tunjangan. Meskipun demikian, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja. Pemerintah dan perusahaan perlu mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan hak-hak pekerja. Ke depannya, diharapkan akan ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pekerja untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak pekerjaan. Membangun kesepakatan yang adil dapat membantu memastikan bahwa pekerja, termasuk pengemudi ojol, diperlakukan dengan baik dan memiliki akses terhadap tunjangan yang memadai, bukan hanya untuk THR tetapi juga untuk hak-hak lainnya. Dalam penutup, isu THR untuk pengemudi ojol ini mencerminkan dilema yang lebih besar tentang bagaimana kita dapat menciptakan ekosistem kerja yang adil, di mana semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara setara. Semoga kritik dari Wamenaker menjadi pemicu untuk perubahan positif dalam industri ini, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan bagi semua pekerja di sektor informal.