BEM Unud meminta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana dibatalkan. Mereka berencana menggelar aksi pada Selasa (8/4/2025). Berita mengenai aksi BEM Universitas Udayana (Unud) yang meminta rektorat untuk membatalkan kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) adalah potret dari dinamika mahasiswa dan interaksi mereka dengan institusi pemerintahan maupun militer. Aksi ini mencerminkan suara generasi muda yang semakin kritis terhadap peran militer dalam kehidupan sipil, terutama dalam konteks pendidikan. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks di balik penolakan terhadap kerja sama ini. Banyak mahasiswa, termasuk yang terlibat dalam BEM, mungkin merasa bahwa adanya keterlibatan militer dalam lingkungan kampus dapat mempengaruhi otonomi akademik dan kebebasan berekspresi. Dalam sejarah Indonesia, militer memiliki peranan yang kompleks dan seringkali dipandang skeptis oleh kalangan sipil, terutama di kalangan mahasiswa yang seringkali menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Oleh karena itu, langkah BEM Unud bisa diartikan sebagai bentuk resistensi terhadap kembali menguatnya pengaruh militer dalam sektor yang seharusnya bersifat bebas dan terbuka. Selanjutnya, tindakan BEM juga mencerminkan keberanian untuk bersuara dan mengambil posisi yang mungkin tidak populer. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya pasif dalam menerima kebijakan yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mendiskusikan dan menentukan arah kebijakan pendidikan di institusi mereka. Ini merupakan bagian penting dari pendidikan itu sendiri—memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar berpikir kritis dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, dialog menjadi sangat penting. Pihak rektorat dan Kodam perlu membuka ruang untuk berdiskusi dengan mahasiswa dan memahami kekhawatiran mereka. Mungkin ada niat baik di balik kerja sama tersebut, yang perlu direfleksikan dan dijelaskan kepada mahasiswa. Transaksi informasi yang dua arah dapat membantu membangun kepercayaan antara sisi akademik dan militer, serta memastikan bahwa kepentingan mahasiswa tetap dihargai dan dilindungi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa aksi mahasiswa seperti ini bisa menjadi bagian dari pendidikan politik yang penting. Melalui aksi ini, mahasiswa belajar tentang proses demokrasi, cara bernegosiasi, dan pentingnya advokasi. Dengan berpartisipasi dalam gerakan semacam ini, mereka juga belajar untuk bekerja sama, merumuskan pesan yang jelas, dan melibatkan komunitas mereka dalam isu yang lebih luas. Pada akhirnya, respons terhadap aksi BEM Unud ini akan membuka ruang untuk debat lebih lanjut tentang peran militer dalam kehidupan publik dan pendidikan. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Dengan demikian, semoga dialog dan diskusi yang sehat dapat terwujud sebagai hasil dari aksi yang diambil oleh BEM Unud ini.