Sebelumnya, evaluasi kontrak kerja petugas PPSU dilakukan setiap tahun oleh kelurahan terkait. Berita mengenai evaluasi kontrak yang dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk petugas Penyedia Jasa Settling Umum (PPSU) memang menjadi topik yang menarik dan relevan dalam konteks pengelolaan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan. Tanggapan mengenai hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek kesejahteraan pekerja hingga efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pertama-tama, upaya untuk mengubah evaluasi kontrak dari tahunan menjadi setiap tiga tahun sekali jelas merupakan kabar baik bagi para petugas PPSU. Dengan sistem evaluasi yang lebih panjang, para petugas tidak lagi merasa tertekan setiap tahun untuk mempertahankan posisi mereka. Ketidakpastian yang seringkali dialami oleh pekerja kontrak, terutama dalam sektor publik, dapat berakibat pada kesejahteraan psikologis mereka. Dengan memberikan jangka waktu yang lebih stabil, diharapkan para petugas dapat bekerja dengan lebih maksimal tanpa merasa cemas kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Di sisi lain, evalusi kontrak yang lebih jarang juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan yang lebih mendalam terhadap kinerja para PPSU. Dengan periode evaluasi yang lebih panjang, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi serta memberikan pelatihan atau pengembangan yang diperlukan bagi para petugas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya sekadar mempertahankan pekerjaan, tetapi juga berkembang dalam kualitas kerja mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat tantangan dalam implementasi sistem evaluasi ini. Stabilitas yang diberikan oleh kontrak tiga tahun tidak boleh mengarah pada sikap complacent di kalangan petugas. Harus ada mekanisme yang jelas untuk mendorong kinerja yang baik, sehingga para petugas tetap bersemangat dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui program insentif atau penghargaan bagi mereka yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata. Selain itu, penerapan sistem evaluasi setiap tiga tahun ini juga harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Harus ada standar yang jelas mengenai penilaian kinerja dan feedback yang konstruktif bagi para PPSU. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, perubahan frekuensi evaluasi kontrak bagi PPSU ini menunjukkan langkah positif dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi model bagi instansi lain yang memiliki sistem kerja kontrak, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, produktif, dan manusiawi. Dengan demikian, tidak hanya para petugas yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat yang mendapatkan layanan yang lebih baik.