Polemik pemecatan Sandi Butar Butar dari anggota Damkar Kota Depok kini tengah jadi sorotan publik. Sudah 2 kali Tessy Haryati pecat Sandi. Berita tentang pemecatan Sandi Butar dari jabatan di Damkar Kota Depok oleh Tessy Haryati, yang kemudian mendapat jabatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Dedi Mulyadi, mencerminkan dinamika politik dan manajemen di tingkat pemerintahan daerah. Pemecatan seperti ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pengelolaan kepegawaian di sektor publik dapat dipengaruhi oleh keputusan politik. Pertama-tama, pemecatan Sandi Butar oleh Tessy Haryati dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Apakah ada alasan konkret yang mendasari tindakan pemecatan tersebut? Publik berhak mengetahui proses yang terjadi, termasuk apakah ada prosedur yang sesuai dengan regulasi yang ada. Ketidakjelasan mengenai alasan pemecatan bisa menciptakan persepsi negatif terhadap transparansi pemerintah. Di sisi lain, diangkatnya Sandi Butar sebagai PPPK oleh Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa meskipun ada dinamika politik yang terjadi, masih ada harapan akan kesempatan kedua bagi individu dalam sektor publik. Ini dapat dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi dan pengakuan akan potensi seseorang, terlepas dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan kritik terhadap konsistensi kebijakan dan motivasi di balik pengangkatan tersebut. Fenomena ini juga mencerminkan adanya persaingan internal di antara partai politik di tingkat daerah. Dedi Mulyadi yang mungkin berupaya memperkuat posisinya dengan menggandeng individu yang memiliki pengalaman di sektor pemerintahan harus berpikir strategis mengenai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Jika keputusan ini tampak sebagai upaya untuk merebut kembali kepercayaan publik, maka relevansi dan efektivitas keputusan tersebut tentunya akan menjadi sorotan publik. Adanya konflik antara kepentingan politik dengan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan patut dicermati. Pemecatan Sandi Butar dan kemudian pengangkatannya sebagai PPPK menunjukkan bagaimana posisi dan hubungan politik dapat mempengaruhi karier seseorang dalam sektor publik. Hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi pegawai lainnya yang mungkin merasa tidak aman dalam posisi mereka karena ketidakpastian yang disebabkan oleh politik lokal. Sementara itu, keputusan seperti ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap moral pegawai lainnya di instansi terkait. Jika pegawai merasa bahwa keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan politik ketimbang kinerja dan profesionalisme, maka hal ini dapat mengurangi motivasi dan efektivitas kerja tim secara keseluruhan. Lingkungan kerja yang positif dan produktif memerlukan kejelasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedepannya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan politik tetapi juga memperhatikan kinerja dan profesionalisme pegawai. Membangun budaya organisasi yang lebih menghargai meritokrasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, berita tentang pemecatan dan pengangkatan Sandi Butar ini mencerminkan kompleksitas dalam manajemen pemerintahan, dan mengajak kita semua untuk lebih kritis mempertanyakan kolaborasi antara politik dan administrasi publik. Dalam jangka panjang, perubahan dan kebijakan yang efektif harus datang dariintegrasi prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.