Gelar Perkara Kasus Juwita Dibunuh Oknum TNI AL Tertutup, Keluarga Dilarang Masuk Katanya Transparan Berita mengenai kasus pembunuhan Juwita yang melibatkan anggota TNI AL dan keputusan untuk membuat gelar perkara secara tertutup memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat terkait transparansi proses hukum. Kasus semacam ini sangat sensitif karena melibatkan aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Penutupan proses gelar perkara bisa menambah ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum dan keamanan, serta memunculkan dugaan adanya upaya penutupan-nutupan fakta-fakta yang tidak diinginkan. Salah satu alasan mengapa masyarakat merasa khawatir adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi di mana seorang anggota militer terlibat, ada kekhawatiran bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh proteksi yang diberikan oleh institusi. Transparansi dalam penanganan kasus semacam ini sangat penting agar keluarga korban, serta masyarakat luas, merasa bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya campur tangan yang tidak semestinya. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan jaminan bahwa setiap langkah hukum akan dilakukan secara adil dan terbuka. Di sisi lain, tindakan melarang keluarga korban untuk hadir dalam gelar perkara bisa dianggap sebagai langkah yang tidak etis. Keluarga yang sedang berduka berhak untuk mendapatkan informasi dan memahami perkembangan kasus yang menimpa orang tersayang mereka. Ketidakadaan transparansi ini bisa memicu spekulasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berpotensi berujung pada protes sosial. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa institusi hukum berkomitmen untuk berfungsi secara adil. Rasa kepemilikan masyarakat terhadap kasus-kasus seperti ini seharusnya mendorong aparat hukum untuk beroperasi lebih transparan. Penanganan kasus ini juga bisa meluas hingga menjangkau diskusi tentang reformasi di dalam institusi keamanan. Pembenahan dalam mekanisme akuntabilitas dan transparansi di TNI AL, serta institusi serupa lainnya, sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Sebagai negara demokratis, semua elemen, termasuk militer, harus diawasi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika pemerintah dan penegak hukum tetap bersikukuh untuk menutup-nutupi proses hukum dengan alasan tertentu, mereka harus siap menghadapi konsekuensi berupa hilangnya kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang lebih mendalam terhadap otoritas dan sistem hukum di Indonesia. Dalam peta jalan menuju keadilan sosial, keterbukaan harus menjadi salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh oleh semua pihak, termasuk institusi militer. Dengan memberikan transparansi, bukan hanya keadilan bagi Juwita yang dapat ditegakkan, tetapi juga akan memperkuat legitimasi institusi dan memperbaiki hubungan antara aparat dan masyarakat. Kasus ini perlu dilihat sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem hukum dan kebijakan pengawasan terhadap institusi keamanan, sehingga ke depan, masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu.