Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menjanjikan bahwa kerja sama itu bukan untuk agenda militerisasi kampus. Berita mengenai penolakan Rektor Universitas Udayana (Unud) terhadap tudingan bahwa kerja sama antara institusi pendidikan tinggi tersebut dengan TNI bertujuan untuk memmiliterisasi kampus patut mendapat perhatian. Dalam konteks pendidikan, isu kerja sama antara universitas dan militer sering kali memicu perdebatan menarik seputar independensi akademik dan peran militer dalam masyarakat sipil. Salah satu poin penting yang perlu dicermati adalah pemisahan antara pengajaran dan praktik militer. Rektor Unud menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini lebih bersifat pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam dunia yang semakin kompleks, keterlibatan mitra seperti institusi militer bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan mahasiswa kepada aspek pertahanan dan keamanan negara. Namun, tetap harus ada batasan yang jelas agar tidak mengarah pada militerisasi dalam pengajaran. Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat mengenai militerisasi kampus juga tidak dapat diabaikan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa kehadiran militer dalam lingkungan kampus dapat mempengaruhi kebebasan akademik dan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi diskusi terbuka. Universitas seharusnya menjadi tempat di mana ide-ide beragam diperkenalkan dan diperdebatkan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk institusi militer. Rektor juga perlu memberikan kejelasan mengenai bentuk kerja sama yang dilakukan. Apakah itu berupa pelatihan, seminar, atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa? Penting bagi publik untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai langkah-langkah konkret yang diambil agar tidak muncul asumsi negatif yang bisa merusak reputasi universitas tersebut. Tanggapan Rektor seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan mahasiswa. Adanya forum diskusi atau sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat kerja sama tersebut bisa membantu meredakan kekhawatiran. Keterlibatan mahasiswa dalam proses ini juga penting, karena mereka adalah pihak yang paling terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Pada akhirnya, bunga dari kerja sama antara universitas dan instansi militer seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip otonomi akademik. Apabila tujuan tersebut dapat dijelaskan secara jelas dan transparan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konteks kerja sama tersebut tanpa mengkhawatirkan adanya potensi militerisasi di lingkungan kampus. Dialog yang konstruktif dan terbuka akan menjadi kunci untuk mencapai kesepahaman di antara semua pihak yang terlibat.