Kapendam IX/Udayana Kol Inf Agung Udayana menampik ada intervensi militer yang akan dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Universitas Udayana (Unud). Berita mengenai 'Kodam Udayana Bantah Intervensi Kampus Usai Kerja Sama dengan Unud' menunjukkan dinamika yang terjadi antara institusi militer dan pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja sama antara Kodam Udayana dan Universitas Udayana (Unud) dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan. Namun, adanya isu intervensi di lingkungan kampus memunculkan pertanyaan tentang batasan kolaborasi antara pihak militer dan akademisi. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks kerja sama tersebut. Jika kerja sama antara Kodam Udayana dan Unud berfokus pada penyediaan program pendidikan yang relevan serta peningkatan keterampilan mahasiswa dalam hal wawasan kebangsaan atau pertahanan, hal ini bisa menjadi kontribusi positif. Namun, jika kerja sama tersebut dinilai sudah memasuki ranah intervensi yang mempengaruhi kebijakan akademik atau otonomi kampus, maka hal ini menjadi masalah serius yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Selanjutnya, sikap Kodam Udayana yang membantah adanya intervensi di kampus perlu diapresiasi. Dengan menegaskan bahwa mereka tidak mempengaruhi kebijakan atau kegiatan akademik Unud, Kodam memperlihatkan komitmen untuk menjaga independensi institusi pendidikan. Ini penting agar mahasiswa dan akademisi merasa aman dalam mengeksplorasi ide-ide serta mengemukakan pendapat tanpa takut akan adanya pengaruh dari luar, terutama dari institusi militer. Di sisi lain, isu intervensi ini mengingatkan kita akan sejarah politik di Indonesia, di mana institusi militer pernah memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak pihak khawatir bahwa kerja sama semacam ini bisa membawa kembali praktik intervensi tersebut, meskipun pihak Kodam sudah menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap langkah kerja sama yang dilakukan perlu dijaga untuk menghindari kecurigaan yang tidak seharusnya ada. Akhirnya, untuk menjamin kelangsungan kerja sama yang sehat antara Kodam Udayana dan Unud, perlu ada mekanisme pengawasan serta dialog berkelanjutan yang melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa. Mereka berhak untuk menyuarakan pandangan dan kekhawatiran mereka terkait kerja sama ini. Selain itu, universitas harus tetap berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai ruang akademis yang bebas dan mandiri, sehingga potensi intervensi dari pihak manapun dapat diminimalisir. Kesimpulannya, kerjasama antara sektor militer dan pendidikan tinggi bisa berjalan secara konstruktif jika didasari pada prinsip saling menghormati, tanpa mengorbankan otonomi akademik. Diperlukan kesadaran dan sikap kritis dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter masyarakat yang kritis.