Rizal Bawazier, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Pekalongan, Pemalang Berita tentang pernyataan anggota DPR RI yang tegas dalam menanggapi masalah premanisme di Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah menunjukkan sebuah komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan keamanan di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut tidak hanya mencerminkan kekhawatiran terhadap pengaruh premanisme yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab legislatif dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tegas. Premanisme sering kali menjadi masalah yang kompleks, karena melibatkan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Di satu sisi, tindakan premanisme dapat merugikan masyarakat, terutama dalam hal keamanan dan kenyamanan. Di sisi lain, ada faktor yang mendasari yang membuat individu terjebak dalam dunia premanisme, seperti tingkat pengangguran, kesempatan ekonomi yang terbatas, dan kurangnya akses pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik dalam menangani masalah ini, bukan hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pernyataan "Kami tak segan kirim kalian ke Nusakambangan" menunjukkan sikap yang tegas dan berani dari anggota DPR. Nusakambangan, yang dikenal sebagai tempat penjara bagi para pelanggar hukum berat, menjadi simbol dari konsekuensi serius terhadap tindakan kriminal. Namun, perlu diperhatikan bahwa ancaman semacam itu bisa saja memperburuk situasi, terutama jika tidak disertai dengan solusi dan rehabilitasi yang konstruktif bagi para pelaku. Penegakan hukum penting, namun harus sejalan dengan upaya-upaya untuk mencegah munculnya kembali tindakan premanisme di masa depan. Tanggapan legislator ini juga menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini anggota DPR, memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik, serta menjadikan isu premanisme sebagai prioritas dalam agenda legislatif. Upaya untuk mendiskusikan dan mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani masalah ini dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan akibat aksi preman. Dari sudut pandang masyarakat, mereka tentunya mengharapkan tindakan nyata dan konsisten dari pemerintah untuk memberantas premanisme. Dukungan kebijakan yang mengedepankan dialog, kerjasama antara pihak berwenang, serta inisiatif masyarakat bisa menjadi langkah efektif dalam menanggulangi isu ini. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman juga sangat penting, misalnya melalui program-program keterlibatan yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri. Dalam rangka menyelesaikan problematika ini, dialog antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Melalui diskusi yang konstruktif, semua pihak bisa menemukan solusi yang tidak hanya mengedepankan sanksi, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang terjebak dalam pola perilaku premanisme. Kebijakan yang inklusif dan edukatif akan jauh lebih efektif dalam membangun masyarakat yang bebas dari rasa takut dan ancaman premanisme. Secara keseluruhan, langkah berani anggota DPR dalam menyikapi masalah premanisme adalah sebuah langkah positif, namun harus diiringi dengan strategi jangka panjang yang holistik. Semoga pernyataan ini bisa menjadi awal dari berbagai inisiatif yang lebih baik, di mana penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.