Dedi Mulyadi, menilai kepala desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang meminta THR, bersikap layaknya preman. Berita mengenai Dedi Mulyadi yang menyentil kepala desa (kades) di Bogor yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara yang dianggap seperti premian, mencerminkan dinamika sosial dan politik di tingkat lokal yang sering kali kompleks. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi, sebagai seorang tokoh publik, tentu memiliki kepentingan untuk menyuarakan opininya tentang moralitas dan etika dalam pengelolaan dana publik, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan. Salah satu poin utama yang bisa diangkat dari pernyataan Dedi adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, termasuk THR. Permintaan THR yang tidak etis atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pemerasan dapat merusak citra para penyelenggara negara dan instansi pemerintah. Kades seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya dalam hal tanggung jawab dan integritas. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan publik dan realita yang terjadi di lapangan. Dalam banyak kasus, kepala desa di daerah tertentu menghadapi tekanan dan tantangan ekonomi yang berat. Namun, meminta THR secara tidak etis bukanlah solusi yang tepat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tindakan semacam ini justru dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpuasan di masyarakat atas kepemimpinan mereka. Dari sudut pandang lain, perlu juga dipertimbangkan bahwa setiap tindakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang tokoh publik seperti Dedi Mulyadi akan mendapatkan perhatian luas, terutama dalam konteks politik. Hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Adalah penting bagi para pemimpin untuk menjunjung tinggi etika dalam setiap aspek, termasuk dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap praktik-praktik yang kurang baik. Tindakan Dedi Mulyadi ini bisa jadi merupakan panggilan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan hak dan kewajiban secara adil dan etis. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis dan tidak ragu untuk melaporkan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang ada. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan harmonis dalam administrasi pemerintahan di tingkat desa. Dalam kesimpulan, berita ini memberikan pelajaran berharga bahwa setiap elemen dalam pemerintahan, termasuk kepala desa, memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Permintaan THR yang memicu kontroversi harus dijadikan momentum untuk mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Dedi Mulyadi, sebagai figur publik, telah melakukan langkah yang tepat dalam memperingatkan potensi penyimpangan, dan diharapkan respons positif dari pihak-pihak terkait untuk melakukan perubahan yang diperlukan.