BEM Fakultas Hukum Universitas Udayana membuat petisi untuk meminta pihak universitas membatalkan perjanjian kerja sama yang dijalin dengan TNI AD. Berita mengenai desakan BEM Unud (Universitas Udayana) untuk membatalkan kerja sama dengan TNI AD menunjukkan dinamika hubungan antara institusi pendidikan dengan institusi militer di Indonesia. Desakan ini mencerminkan aspirasi mahasiswa yang menginginkan otonomi akademis dan penegakan nilai-nilai demokrasi serta HAM. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencerminkan pandangan mahasiswa mengenai peran dan fungsi TNI dalam kehidupan masyarakat sipil, khususnya dalam sektor pendidikan. Pertama, penting untuk memberikan apresiasi terhadap keberanian BEM Unud dalam menyuarakan pendapat. Suara mahasiswa adalah bagian penting dari demokrasi, yang berfungsi sebagai pengingat kepada institusi bahwa mereka harus tetap berkomitmen pada nilai-nilai akademik dan kemanusiaan. Ketergantungan atau kolaborasi mahasiswa dengan institusi militer sering kali menimbulkan pertanyaan tentang integritas akademik dan kebebasan berpendapat. Dalam banyak kasus, kolaborasi semacam ini dapat mengarah pada pembatasan prinsip-prinsip dasar pendidikan, seperti pengembangan pemikiran kritis dan kebebasan berekspresi. Kedua, dari sudut pandang pendidikan, kerja sama dengan TNI AD bisa memberikan manfaat dalam hal pengembangan kurikulum dan pelatihan. Namun, aspek positif ini harus sebanding dengan penilaian terhadap potensi risiko yang mungkin ditimbulkan dari kolaborasi tersebut. Apakah kerja sama tersebut benar-benar sejalan dengan misi pendidikan tinggi untuk membentuk individu yang kritis dan berperan aktif dalam masyarakat? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak universitas. Selanjutnya, dalam konteks sejarah, hubungan antara militer dan pendidikan di Indonesia sering kali sarat dengan kontroversi. Banyak generasi mahasiswa yang mengalami langsung dampak dari dua era penting: Orde Lama dan Orde Baru, di mana militer memainkan peran dominan dalam politik. Di era reformasi ini, mahasiswa harus tetap kritis dan menyuarakan kepentingan masyarakat sipil untuk mencegah terulangnya sejarah yang kelam. Sebagai tambahan, penting bagi universitas untuk menjelaskan batasan dan tujuan dari kerja sama yang dilakukan. Jika kerja sama tersebut memang bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar demokrasi, maka argumen tersebut harus disampaikan secara transparan kepada mahasiswa dan publik. Kerjasama yang tidak jelas tujuannya bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Akhirnya, isu ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dialog yang konstruktif antara mahasiswa, pihak universitas, dan TNI. Diskusi terbuka mengenai kolaborasi dan dampaknya terhadap nilai-nilai akademis dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada hanya menuntut pembatalan kerja sama. Proses dialog ini penting untuk menciptakan saling pengertian dan membantu menemukan titik temu yang dapat menguntungkan semua pihak. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan dinamika yang kompleks dan perlu ditangani dengan bijaksana, mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa memiliki hak untuk bersuara, dan institusi pendidikan harus mendengarkan dan menghargai suara tersebut demi kemajuan bersama.