Gubernur Jabar, Dedi Mulyani nilai kades yang minta THR ke pengusaha sama seperti preman. Dia sebut preman saja ditangkap. Jadi harus diproses hukum Berita tentang Dedi Mulyadi yang mendesak pihak kepolisian untuk menangkap kepala desa (kades) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 165 juta menarik perhatian publik dan mengungkap berbagai isu yang menyangkut integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Desakan ini menunjukkan kepedulian terhadap praktik-praktik penyalahgunaan jabatan dan korupsi yang mungkin terjadi di tingkat pemerintahan desa, yang sering kali tidak terpantau oleh publik secara luas. Permintaan THR sebesar Rp 165 juta untuk seorang kepala desa cukup mencengangkan, terutama ketika rakyat sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan ini menunjukkan bahwa masih ada pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika benar kepala desa tersebut meminta jumlah uang yang terbilang besar ini, hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk pemerasan yang merugikan rakyat. Dedi Mulyadi, sebagai figur publik, memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa pihak berwajib mengambil tindakan yang tepat. Langkah Dedi Mulyadi untuk meminta penegakan hukum dan supresi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat ini sangatlah penting. Polisi dan instansi terkait harus secara tegas menindaklanjuti laporan-laporan seperti ini agar tidak ada ketimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penegakan hukum yang tegas juga akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat dan pemimpin lainnya bahwa tindakan korupsi dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi. Ini adalah langkah krusial dalam memerangi budaya korupsi yang sering mengakar dalam masyarakat. Selain itu, berita ini juga dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kinerja pejabat publik, terutama di tingkat lokal. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan penggunaan dana desa sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk bertanya dan meminta transparansi dari pemerintah desa mengenai penggunaan anggaran. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Dari sudut pandang sosial, insiden seperti ini menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapi dalam melakukan reformasi di tingkat pemerintah desa. Banyak kepala desa mungkin masih menjalankan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi mereka. Peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang tata kelola yang baik akan membantu mencegah terjadinya hal-hal serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, desakan Dedi Mulyadi untuk menindaklanjuti kasus ini adalah langkah positif yang patut didukung oleh semua pihak. Kita harus berharap bahwa ini menjadi momentum bagi pihak berwajib untuk lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga integritas pemerintahan lokal demi masa depan yang lebih baik.