Usai viral meminta tunjangan hari raya (THR) Rp 165 juta ke perusahaan, Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, viral bagi-bagi uang ke RT Berita mengenai Kepala Desa (Kades) Klapanunggal yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 165 juta dan kemudian terlihat membagi-bagikan uang kepada pengurus RT tentunya memunculkan berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu dibahas, mulai dari etika kepemimpinan hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Pertama, tindakan Kades dalam meminta THR sebesar itu tentu sangat mengundang perhatian. Hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemimpin desa tentang sikap dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Permintaan jumlah yang cukup besar ini bisa dianggap sebagai praktik yang tidak etis, terutama jika uang tersebut diambil dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Tindakan ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka dan memperburuk citra pemerintahan desa. Kedua, momen pembagian uang kepada pengurus RT setelah permintaan THR tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan ‘kesan baik’ di mata masyarakat. Meskipun pembagian uang ini mungkin dimaksudkan untuk membantu masyarakat menjelang Lebaran, tetapi cara yang digunakan justru bisa dianggap sebagai praktik politik yang tidak sehat. Pembagian uang tersebut seolah bertujuan untuk memperoleh loyalitas dari pengurus RT, yang seharusnya berdiri independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi kades. Ketiga, dari perspektif sosial, insiden ini dapat memunculkan polarization di masyarakat. Sejumlah pihak mungkin mendukung tindakan Kades dengan alasan bahwa bantuan tersebut bisa membantu masyarakat di masa sulit, sementara yang lain mungkin beranggapan bahwa tindakan ini adalah bentuk manipulasi dijadikan alat untuk mendapatkan dukungan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, berpadu dengan ketidakpercayaan terhadap para pemimpin desa yang seharusnya memiliki integritas tinggi. Keempat, dalam konteks pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi prinsip yang dipegang teguh. Melihat tindakan ini, sangat penting bagi pemangku kepentingan di daerah tersebut untuk meninjau kembali praktik pemerintahan dan mendorong akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran desa. Jika masyarakat merasa ada yang salah, mereka seharusnya memiliki saluran untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Akhirnya, kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut ketelusan dari para pemimpin mereka. Masyarakat harus lebih berdaya dan bersuara, menuntut perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan desa. Ini bukan hanya tentang satu insiden, tetapi tentang upaya kolektif untuk menjadikan pemerintahan lebih bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan bersama.