Dia mengatakan, Kemenaker berencana memanggil pihak aplikator. Menurutnya pihak aplikator telah membohongi banyak pihak terkait BHR untuk ojol. Berita mengenai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang berencana memanggil operator yang belum memberikan Bantuan Hukum dan Perlindungan (BHR) kepada pengemudi ojek online (ojol) mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja di sektor yang terus berkembang ini. kegiatan ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja di era digital, terutama di industri yang berpotensi rentan seperti layanan transportasi berbasis aplikasi. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pengemudi ojol seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian pendapatan hingga masalah keselamatan saat bekerja. Dengan memanggil operator yang belum memberikan BHR, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah positive untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ini mematuhi standar tertentu dalam melindungi hak-hak para driver. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini juga harus diperhatikan. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu operasional perusahaan. Di sisi lain, operator juga perlu menyadari bahwa keamanan dan kesejahteraan pengemudi adalah investasi jangka panjang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selain itu, dialog antara pemerintah dan operator sangat penting untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Operator harus diajak berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana dukungan pemerintah dapat membantu mereka untuk memenuhi kewajiban perlindungan bagi pengemudi. Kesepakatan yang terjalin dapat membawa dampak positif bagi semua pihak: pengemudi merasa terlindungi, sementara operator juga mendapatkan reputasi yang baik di mata konsumen. Kita juga perlu menyadari bahwa isu ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan operator, tetapi juga masyarakat luas. Konsumen memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pengemudi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak pengemudi, masyarakat dapat memberikan tekanan lebih kepada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Secara keseluruhan, inisiatif Wamenaker untuk memanggil operator yang gagal memberikan BHR merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kemauan semua pihak untuk bekerja sama dan menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi pengemudi ojol. Di era digital yang semakin maju, perlindungan terhadap pekerja harus selalu menjadi prioritas utama agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan dalam ekosistem kerja yang baru ini.