Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah mengatakan masyarakat bisa ajukan class action ke Pertamina Berita mengenai 'Pengamat Hukum Unmul Sebut Masyarakat bisa Ajukan Gugatan Jika BBM Terbukti Oplosan' menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen dan keadilan lingkungan. Isu tentang bahan bakar minyak (BBM) oplosan bukanlah hal baru, namun setiap kali terungkap, selalu menimbulkan perdebatan yang hangat di masyarakat. Berita ini menunjukkan bahwa ada jalan hukum yang bisa diambil oleh masyarakat jika BBM yang mereka konsumsi terbukti tercampur dengan bahan lain yang bisa merugikan. Dalam konteks hukum, pelayanan publik dan perlindungan konsumen memiliki peranan yang sangat krusial. Apabila terbukti adanya praktik oplosan BBM, maka hal ini bisa berujung pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum lainnya. Langkah untuk menggugat bisa dianggap sebagai upaya masyarakat untuk menuntut tanggung jawab dari pihak yang berwenang, termasuk produsen dan distributor yang terlibat. Ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang penting dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Adanya anjuran dari pengamat hukum untuk menggugat bisa dianggap sebagai sinyal positif bahwa masyarakat memiliki hak untuk berdata dan bersuara. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum bukanlah sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menuntut keadilan. Dalam hal ini, masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi jika mereka menderita kerugian akibat menggunakan BBM oplosan, baik dari sisi kesehatan maupun dari segi kerusakan pada kendaraan mereka. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya alam di Indonesia memerlukan penguatan. Kasus-kasus oplosan BBM sering kali terkait dengan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali dan melaporkan produk yang tidak sesuai standar juga sangat penting, agar mereka lebih berhati-hati dan proaktif dalam melindungi diri. Keterlibatan masyarakat dalam menggugat juga dapat mendorong lembaga-lembaga regulasi untuk lebih tegas dalam menindak praktik-praktik tidak etis. Dengan kata lain, setiap gugatan yang berhasil dapat menjadi preseden hukum yang kuat, yang pada gilirannya dapat mengubah cara industri minyak beroperasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga mereka tidak segan untuk mengambil langkah hukum ketika hak mereka dilanggar. Secara keseluruhan, penting untuk melihat berita ini dalam kerangka yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berhak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas, dan ketika hak tersebut dilanggar, mereka harus didukung untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Ini adalah moment yang tepat untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil.