Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menegaskan bahwa mereka tidak akan menghormati putusan ICC dan tak akan menangkap Benjamin Netanyahu. Berita mengenai Hungaria yang menolak menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meskipun ada perintah dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) merupakan sebuah pernyataan yang mencerminkan dinamika politik internasional dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Keputusan Hungaria menunjukkan bahwa ada negara yang lebih memilih untuk mendukung aliansi politik dan kepentingan strategis mereka ketimbang patuh pada hukum internasional yang diatur oleh lembaga seperti ICC. Ini dapat memicu diskusi lebih lanjut tentang efektivitas ICC dan bagaimana negara-negara anggota merespons perintahnya. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan hubungan bilateral antara Hungaria dan Israel. Hungaria, yang dipimpin oleh Viktor Orbán, sering kali mengambil sikap pro-Israel dalam berbagai isu. Sikap ini mungkin didorong oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan bahkan sejarah yang mendasari hubungan kedua negara. Tindakan menolak menangkap Netanyahu dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel dan sebagai penegasan bahwa Hungaria tidak akan terikat oleh keputusan lembaga internasional yang dianggap tidak selaras dengan kebijakan domestiknya. Lebih jauh lagi, keputusan ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan hukum internasional. ICC bergantung pada kerjasama sukarela dari negara-negara jika ingin menjalankan perintah penangkapan, dan berita ini menunjukkan bahwa ada negara yang memilih untuk mengabaikan perintah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan dan kekuatan lembaga internasional dalam menanggapi tindakan negara yang mungkin melanggar hukum internasional, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum yang ada. Dari sudut pandang lain, keputusan Hungaria ini bisa memicu krisis diplomatik atau ketegangan antara negara-negara yang mendukung ICC dan yang tidak. Ini menciptakan potensi bagi konflik politik di tingkat internasional, terutama jika lebih banyak negara mengikuti jejak Hungaria dan menolak untuk mematuhi perintah ICC. Tentu saja, hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan negara-negara tersebut dengan pihak-pihak lain yang mengharapkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Akhirnya, isu ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan. Ketika hukum internasional dianggap diabaikan oleh sebagian negara, hal ini dapat mendorong frustrasi dan skeptisisme di kalangan aktivis yang berjuang untuk keadilan global. Mereka mungkin merasa bahwa upaya mereka untuk mencapai akuntabilitas hukum atas pelanggaran hak asasi manusia terhambat oleh politik internasional yang kompleks dan sering kali mementingkan kepentingan nasional di atas prinsip-prinsip universal. Secara keseluruhan, keputusan Hungaria untuk tidak mematuhi perintah ICC dalam menangkap Netanyahu mencerminkan realitas politik yang kompleks dan tantangan dalam menegakkan hukum internasional. Ini memperlihatkan pentingnya dialog antara negara-negara serta perlunya reformasi dalam sistem hukum internasional untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.