Gubernur Jatim Khofifah minta Alim Markus dari Maspion Grup untuk hindari PHK. Dia dorong solusi alternatif demi kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi. Berita mengenai Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang meminta Ali Markus, CEO Maspion, untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja menjadi sangat relevan dalam konteks ekonomi dan sosial saat ini. Situasi pandemi yang sebelumnya mengguncang sektor ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, masih memberikan dampak yang terasa. Banyak perusahaan yang harus melakukan penyesuaian untuk bertahan, dan PHK menjadi salah satu langkah yang sering diambil. Oleh karena itu, sikap Khofifah yang meminta perusahaan untuk mempertahankan karyawan sangat penting untuk memberikan harapan kepada banyak pekerja dan keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan yang stabil. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Permintaan Khofifah menunjukkan kepedulian dari pemerintah regional terhadap dampak sosial dari keputusan bisnis. Dengan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pekerja, diharapkan iklim kerja yang kondusif dapat tercipta, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya diperhatikan lebih dalam, di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Penting juga untuk diingat bahwa keputusan untuk tidak melakukan PHK bukanlah solusi jangka panjang. Perusahaan tetap perlu beradaptasi dengan tantangan yang ada. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Khofifah juga mendorong inisiatif untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam inovasi dan diversifikasi usaha. Dengan memberikan dukungan bagi sektor industri di Jawa Timur untuk bertransformasi dan berinovasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya stabil tapi juga progresif. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan untuk pekerja agar mereka lebih kompetitif di pasar kerja yang terus berubah. Lebih jauh lagi, kebijakan untuk mencegah PHK harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret dari pihak pemerintah dan perusahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat mendorong terciptanya program-program pemberdayaan yang lebih efektif. Melalui kolaborasi, tantangan yang dihadapi oleh pekerja dan perusahaan dapat diatasi secara lebih holistik. Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa tindakan Khofifah merupakan sinyal positif bagi pekerja dan masyarakat umum. Ini memberikan harapan bahwa pemerintah tetap hadir dan mendukung warganya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, respons terhadap isu ketenagakerjaan memerlukan perhatian berkelanjutan dan strategi yang lebih komprehensif agar tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui langkah-langkah yang tepat dan terarah, diharapkan situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat lebih baik di masa mendatang.