PT Terminal Teluk Lamong (TTL) resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Berita mengenai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Terminal Teluk Lamong dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menunjukkan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara institusi publik dan pihak swasta. Kerja sama ini khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) memegang peranan penting dalam memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi pengoperasian Terminal Teluk Lamong, yang merupakan salah satu terminal modern dan strategis di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Melalui PKS ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah hukum yang dapat timbul selama operasional terminal. Adanya dukungan dari Kejaksaan Negeri tentu akan membantu pihak Terminal Teluk Lamong dalam menghadapi berbagai tantangan hukum, serta mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berdampak positif pada pelayanan pelanggan dan efisiensi operasional yang lebih baik. Selain itu, kerja sama semacam ini merupakan contoh konkret kolaborasi antar lembaga yang bisa menjadi model bagi sektor lain. Dalam konteks hukum, keberadaan pendampingan dari pihak kejaksaan dapat mencegah terjadinya konflik hukum yang merugikan kedua belah pihak. Ini juga memperlihatkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan kondusif. Dengan adanya dukungan hukum yang solid, perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan layanan tanpa harus terhambat oleh masalah hukum yang tidak terduga. Namun, perlu dicatat bahwa penandatanganan PKS hanyalah langkah awal. Implementasi yang efektif dari kerjasama ini sangat bergantung pada komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi yang baik dan proaktif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah. Dalam jangka panjang, keberhasilan PKS ini juga dapat dinilai dari seberapa cepat dan efektif penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan operasional terminal. Secara keseluruhan, inisiatif ini adalah langkah yang patut diapresiasi karena sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sinergi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dengan adanya dukungan hukum yang kokoh, Terminal Teluk Lamong dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan logistik dan transportasi di Indonesia. Ke depannya, diharapkan kolaborasi ini dapat diikuti oleh sektor-sektor lainnya untuk menciptakan suasana yang harmonis dan berkelanjutan dalam dunia usaha.