Anggota DPR Umbu Hunga soroti overkapasitas Lapas Waikabubak, mendesak pembangunan lapas baru di Sumba Barat Daya untuk tingkatkan layanan hukum. Berita mengenai overkapasitas Lapas Waikabubak dan desakan DPR RI untuk pembangunan lapas baru di Sumba Barat Daya (SBD) mencerminkan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang bukan hanya terjadi di Waikabubak, tetapi juga di banyak daerah lainnya di Tanah Air. Ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum dan rehabilitasi bagi narapidana masih menghadapi berbagai tantangan serius. Overkapasitas lapas dapat mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi bagi narapidana. Dalam kondisi yang tidak manusiawi, di mana narapidana terpaksa tinggal dalam rubrik yang sesak, tidak ada ruang yang memadai untuk program-program rehabilitasi yang seharusnya ada. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik antar narapidana, meningkatkan tingkat stres, dan berpotensi memperburuk perilaku kriminal alih-alih memperbaikinya. Oleh karena itu, pembangunan lapas baru menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, pembangunan lapas baru juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dihadapi saat ini. Memastikan bahwa lapas memiliki fasilitas yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas hidup narapidana. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi. Dengan pembangunan baru, diharapkan dapat terdapat fasilitas yang lebih baik dan program-program yang lebih efektif untuk mendukung proses rehabilitasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembangunan lapas baru bukanlah solusi tunggal untuk permasalahan overkapasitas. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini harus diperbaiki agar dapat meminimalkan jumlah narapidana yang dihukum penjara, terutama untuk pelanggaran ringan. Diversifikasi sanksi, seperti penggunaan program pembinaan alternatif atau kerja sosial, juga dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan lapas baru. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga menjamin hak asasi manusia bagi para narapidana. Adalah penting agar seluruh stakeholder terlibat dalam diskusi mengenai bagaimana cara terbaik untuk menjalankan sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Secara keseluruhan, desakan pembangunan lapas baru di SBD adalah langkah yang positif jika diiringi dengan pemikiran strategis tentang manajemen narapidana dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak yang terlibat.