Di saat Dedi Mulyadi dan Kemendagri gencar-gencarnya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, Supian Suri justru membuat kebijakan yang berbeda. Berita mengenai Wali Kota Depok yang ditegur oleh Dedi Mulyadi dan Wakil Menteri setelah mengizinkan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mudik menggunakan mobil dinas menuai perhatian publik. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika pemerintahan daerah dalam menghadapi kebijakan terkait mobilitas ASN, khususnya di momen penting seperti mudik Lebaran. Pertama-tama, kebijakan Wali Kota Depok ini sepertinya muncul dari niatan untuk memfasilitasi pegawai dalam menjalankan tradisi mudik yang telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Namun, keputusan tersebut patut dipertanyakan, terutama mengenai etika penggunaan aset negara, seperti mobil dinas. Mobil dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Di sinilah letak masalah moral dan hukum yang bisa berpotensi menimbulkan citra negatif bagi pemerintahan daerah. Kedua, teguran dari Dedi Mulyadi dan Wamen menunjukkan adanya pengawasan dan kepedulian terhadap penggunaan sumber daya negara. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pegawai negeri. Jika ASN menganggap bahwa mereka bisa menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat menciptakan preseden yang buruk dan mengurangi rasa keadilan di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan semacam ini bisa membangkitkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum yang mungkin harus berkorban dengan tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pemerintah. Di sisi lain, situasi ini juga mencerminkan perlunya dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Teguran tersebut dapat menjadi momen untuk melakukan evaluasi dan penegasan kembali mengenai aturan dan etika penggunaan aset dinas. Pemerintah daerah seharusnya memiliki pedoman yang jelas mengenai penggunaan kendaraan dinas, dan ini harus diinformasikan dengan jelas kepada semua ASN. Terakhir, penting untuk diingat bahwa transparansi dalam administrasi publik adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah ke depan dapat mencakup penyusunan peraturan yang lebih ketat mengenai penggunaan mobil dinas, serta sosialiasi kepada ASN tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Pembenahan ini tidak hanya akan menciptakan aparatur yang lebih disiplin, tetapi juga akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kesimpulannya, teguran terhadap Wali Kota Depok ini seharusnya menjadi kesempatan untuk merenungkan kembali prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan pendekatan yang tepat, semoga peristiwa ini dapat memberikan pelajaran berharga dan meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia.