Pengukuhan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 2 Tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo yang sedianya gratis berujung viral karena ada pungli Berita tentang mahasiswa PPG IAIN Gorontalo yang harus menggadai laptop demi membayar biaya pengukuhan merupakan cerminan dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa di Indonesia. Dalam konteks pendidikan tinggi, biayanya sering kali menjadi beban tambahan bagi mahasiswa, meskipun mereka berada di lembaga yang berstatus gratis. Kondisi ini menggarisbawahi realitas bahwa meskipun pendidikan dapat diakses secara finansial, masih ada biaya-biaya lain yang dapat memberatkan mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Pengukuhan adalah momen penting dalam perjalanan akademik seorang mahasiswa, tetapi biaya yang terkait dengan acara tersebut seharusnya tidak mengharuskan mereka untuk menggadaikan aset berharga seperti laptop. Laptop adalah alat yang krusial untuk studi dan penelitian, dan mengorbankannya demi memenuhi biaya pengukuhan dapat merugikan pendidikan mereka ke depannya. Ini menunjukkan perlunya institusi pendidikan untuk mempertimbangkan aspek keuangan dalam perencanaan acara-acara penting. Sebagai masyarakat, kita juga perlu menyoroti perlunya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan institusi pendidikan terhadap mahasiswa. Program beasiswa atau bantuan biaya hidup yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua mahasiswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dapat merasakan manfaat pendidikan tanpa harus mengorbankan barang berharga atau membuat keputusan finansial yang sulit. Dari sisi kebijakan pendidikan, penting bagi pihak universitas untuk meninjau kembali semua biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. Dialog antara mahasiswa dan pihak administrasi sangat penting untuk mencapai solusi yang lebih baik, di mana biaya pendidikan bisa lebih transparan dan dapat dijangkau. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Situasi ini juga menciptakan kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam sistem pendidikan, di mana hak dan kesejahteraan mahasiswa harus menjadi prioritas. Tentu saja, tantangan ini butuh upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan lebih adil. Akhirnya, berita ini menyoroti perlunya kesadaran sosial dan kolaborasi untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan finansial yang tidak perlu. Setiap langkah kecil menuju perubahan positif dapat memberikan dampak besar bagi generasi mendatang.