Sebanyak 37 warga terjaring razia KTP di Pelabuhan Gilimanuk saat momen arus balik Lebaran. Tiga orang lainnya terpaksa dipulangkan ke Pulau Jawa. Berita mengenai razia KTP di Gilimanuk yang melibatkan puluhan warga dan pemulangan paksa terhadap tiga orang menyoroti berbagai aspek sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. Razia seperti ini biasanya dilakukan untuk menegakkan ketertiban dan memastikan bahwa warga yang berada dalam suatu daerah memiliki identitas yang sah. Namun, terdapat banyak sudut pandang yang perlu dipertimbangkan terkait tindakan ini. Pertama-tama, penting untuk melihat sisi positif dari razia KTP. Tindakan ini dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi masalah seperti kriminalitas atau kerawanan sosial yang bisa terjadi akibat keberadaan individu tanpa identitas resmi. Dengan memastikan bahwa semua warga memiliki KTP yang valid, otoritas setempat dapat lebih mudah mengawasi populasi dan merespons kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, razia semacam ini juga dapat memunculkan isu terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pemulangan paksa terhadap individu tanpa KTP yang valid dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif, terutama jika tidak diiringi dengan penjelasan yang jelas atau akses untuk melakukan pembelaan. Ada kemungkinan bahwa beberapa orang yang terjaring razia tidak memiliki KTP bukan karena kesengajaan, melainkan karena kondisi sosial atau ekonomi yang menghalangi mereka untuk mendapatkan dokumen tersebut. Selanjutnya, efektivitas dari razia ini juga patut dipertanyakan. Apakah tindakan ini benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban, atau justru akan menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat? Rasa tidak nyaman dan stigma terhadap individu tertentu bisa muncul, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan korektif daripada represif. Di samping itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek edukasi masyarakat. Pemerintah dan aparat terkait perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan identitas resmi. Program-program sosialisasi dan bantuan untuk mendapatkan KTP, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada razia yang bersifat menekan. Ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas resmi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih positif antara masyarakat dan pemerintah. Secara keseluruhan, razia KTP di Gilimanuk memunculkan berbagai tantangan dan dilema. Sementara tindakan semacam itu bertujuan untuk menjaga ketertiban, perlu ada kesadaran akan hak asasi manusia dan dampak sosial yang lebih luas. Pendekatan yang lebih bijaksana, inklusif, dan edukatif harus dijadikan prioritas ke depan. Masyarakat harus diajak berdialog dan berpartisipasi dalam mencari solusi, sehingga penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai tugas aparat, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.