TNI AL berjanji akan menyerahkan Jumran, oknum TNI tersangka pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, ke Pengadilan Militer untuk diadili. Berita mengenai janji TNI AL untuk menyeret prajurit yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Juwita ke pengadilan militer merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum dan akuntabilitas. Tindakan ini menunjukkan komitmen lembaga militer untuk tidak melindungi anggota mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum, serta mencerminkan upaya untuk menjaga reputasi institusi tersebut di mata publik. Mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan, terutama yang menimpa jurnalis yang berperan penting dalam penyampaian informasi, adalah langkah yang krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan kebebasan pers. Pembunuhan jurnalis menciptakan dampak yang luas, tidak hanya terhadap keluarga dan rekan-rekan korban, tetapi juga terhadap komunitas jurnalis dan masyarakat secara keseluruhan. Juwita, sebagai seorang jurnalis, mungkin telah berkontribusi dalam mengungkap fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masyarakat. Ketika jurnalis menjadi target kekerasan, hal ini menimbulkan rasa takut di kalangan jurnalis lain dan dapat mengakibatkan pembungkaman suara-suara kritis yang seharusnya mencerminkan kepentingan publik. Dengan pengadilan militer yang berjanji untuk memproses kasus ini, ada harapan bahwa kasus yang serupa akan dapat dijelaskan secara transparan, dan pelaku akan dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, proses hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjamin bahwa janji ini tidak hanya menjadi sebuah retorika semata. Masyarakat perlu melihat bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun. Di samping itu, publik juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan kasus ini agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL dan institusi aparat penegak hukum lainnya tetap terjaga. Langkah TNI AL ini juga harus menjadi momentum bagi instansi lain di Indonesia untuk lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Negara perlu memastikan bahwa jurnalis dapat menjalankan tugas mereka dengan aman, tanpa rasa takut akan ancaman terhadap hidup mereka. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia serta perlindungan bagi jurnalis perlu diperkuat bagi semua instansi terkait. Secara keseluruhan, kebijakan TNI AL untuk membawa prajurit yang terlibat dalam pembunuhan Juwita di hadapan pengadilan militer adalah langkah positif. Namun, masyarakat juga harus terus memantau dan mengawasi agar proses hukum ini tidak hanya berlangsung formalitas. Pengawasan dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas jurnalis juga akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak. Hanya dengan menegakkan hukum yang adil, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin di Indonesia.