Skema KPR yang saat ini ditawarkan oleh perbankan nasional masih terlampau berat untuk diakses oleh kalangan MBR. Tentu, berita yang bertajuk 'Daya Beli Terjepit, Akses Rumah Sulit, Rasio KPR Susah Bangkit' mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses rumah layak. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya harga properti di berbagai kota besar di Indonesia beriringan dengan stagnasi pendapatan masyarakat. Hal ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara daya beli masyarakat dan harga properti yang ditawarkan. Daya beli yang terjepit disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk inflasi yang terus meningkat, tingginya biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Masyarakat kelas menengah dan bawah sering kali terpaksa mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga alokasi untuk tabungan rumah menjadi tidak cukup. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menstabilkan ekonomi dan membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah. Akses kepada kepemilikan rumah juga menjadi isu penting. Suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu hambatan besar. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membayar uang muka dan cicilan yang tinggi membuat rasio KPR sulit untuk bangkit. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam kebijakan perbankan untuk mencari solusi yang lebih inklusif bagi masyarakat. Lebih jauh, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan perumahan yang lebih terjangkau, salah satunya melalui skema subsidi atau penyediaan lahan yang lebih luas. Selain itu, pengembangan kawasan pemukiman terintegrasi yang dilengkapi dengan akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan juga dapat meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli rumah. Penting juga untuk menyadari bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, serta lembaga keuangan. Membangun kesadaran akan pentingnya perumahan yang terjangkau sebagai hak dasar masyarakat akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Dengan banyaknya tantangan yang ada, diharapkan ada upaya konkret yang dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah, tetapi juga lingkungan yang sehat dan berkualitas. Kemudahan akses dan harga yang terjangkau menjadi bagian dari solusi yang harus digagas bersama untuk mengatasi krisis perumahan ini. Dalam kesimpulannya, isu daya beli yang terjepit, akses rumah yang sulit, dan rendahnya rasio KPR menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, diharapkan akan ada perubahan yang signifikan ke depan, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap housing yang layak.