Pengacara M Kadafi, Sopian Sitepu, menilai pengurus Yayasan Altek dan Rektor Achmad Farich cacat hukum. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita tersebut dengan beberapa poin penting yang dapat diambil dari situasi yang dijelaskan. Berita mengenai Sopian Sitepu yang menilai pengurus Yayasan Altek dan Rektor Farich cacat hukum mencerminkan dinamika dalam pengelolaan institusi pendidikan. Penilaian seperti ini mengindikasikan adanya masalah mendasar yang mungkin berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Dalam konteks yayasan dan lembaga pendidikan, peran pengurus sangat krusial, dan segala keputusan yang diambil seharusnya berdasarkan pada regulasi dan norma yang berlaku. Jika ditemukan cacat hukum, hal ini tentu dapat merugikan reputasi lembaga dan mengganggu proses pendidikan. Sopian Sitepu, sebagai pihak yang mengungkapkan pernyataan tersebut, mungkin memiliki argumen yang kuat dan data yang mendukung pendapatnya. Pemaparan cacat hukum dalam kepengurusan yayasan ini penting untuk dilihat dari sudut pandang transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini juga harus mengingatkan kita semua tentang pentingnya mekanisme pengawasan dalam setiap organisasi, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan mahasiswa dan masyarakat luas. Selanjutnya, jika pengurus yayasan dan rektor terlibat dalam praktik yang cacat hukum, ini dapat memicu berbagai konsekuensi negatif. Tidak hanya bagi lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga bagi mahasiswa yang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk institusi lain dalam hal pentingnya menyusun dan menjalankan aturan yang jelas agar terhindar dari masalah hukum yang merugikan. Penting juga untuk memberi ruang bagi pihak pengurus yayasan dan Rektor Farich untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan ini. Setiap individu atau kelompok berhak mendapatkan hak jawab, dan dialog terbuka antara pihak-pihak terkait seharusnya diupayakan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam banyak kasus, tuduhan cacat hukum mungkin berasal dari miskomunikasi atau kurangnya informasi di pihak publik. Lebih jauh lagi, perhatian terhadap isu-isu hukum dalam yayasan pendidikan perlu disikapi dengan serius. Masyarakat dan stakeholders lain harus aktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Kesimpulannya, berita mengenai cacat hukum dalam pengurus yayasan dan rektor perlu dipandang sebagai peluang untuk merefleksikan dan memperbaiki sistem pendidikan kita. Transparansi, akuntabilitas, dan hukum yang jelas adalah kunci untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dialog yang konstruktif, klarifikasi dari semua pihak, dan upaya untuk memperbaiki keadaan harus menjadi fokus utama untuk mengatasi isu ini.