Terungkap pengakuan mantan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw terkait kasus korupsi dana Hibah Berita mengenai tanggapan Steven Kandouw terkait penetapan tersangka korupsi dana hibah mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks ini, pernyataan Steven Kandouw, yang menunjukkan sikapnya terhadap fakta-fakta hukum yang ada, mengingatkan kita akan perlunya suatu langkah strategis dalam mengatasi isu-isu korupsi. Tentu saja, penetapan tersangka dalam kasus korupsi harus diikuti dengan proses hukum yang adil dan transparan, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Salah satu aspek menarik dari tanggapan Kandouw adalah penekanan pada "fakta-fakta hukum." Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tuduhan atau skandal, penting untuk mengacu pada bukti yang konkret dan objektif. Di era informasi saat ini, manuver politik sering kali mengaburkan batas antara fakta dan opini. Penekanan pada fakta hukum dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih jelas dan tidak terjebak dalam spekulasi yang mungkin menyebar di media sosial. Di sisi lain, publik juga perlu diingatkan akan pentingnya pendekatan proaktif dalam memberantas korupsi. Ini bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dukungan terhadap transparansi dan pelaporan praktik korupsi harus menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ketika masyarakat terlibat aktif, maka kontrol terhadap pengelolaan dana publik pun akan semakin efektif. Namun, seperti halnya banyak kasus korupsi lainnya, isu ini sering kali disertai oleh perdebatan politik yang mendalam. Kadang-kadang, penetapan tersangka bisa jadi dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa ada pengaruh politik yang mendistorsi keadilan. Keberanian untuk menghadapi fakta-fakta hukum, seperti yang dinyatakan oleh Kandouw, harus didukung dengan komitmen dari semua pihak untuk menjaga integritas sistem hukum. Akhirnya, apa yang dibutuhkan dalam kasus seperti ini adalah pendidikan publik yang lebih baik tentang korupsi dan dampaknya. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali tanda-tanda korupsi dan memahami cara melaporkannya. Kesadaran yang lebih tinggi akan konsekuensi kerugian ekonomi dan sosial dari korupsi dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk berkontribusi pada pemberantasan korupsi. Dalam beberapa aspek, reaksi politik terhadap kasus ini bisa juga membuka diskusi yang lebih luas mengenai kebijakan publik dan politik transparansi di pemerintahan. Program-program yang mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, serta kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta dalam pengawasan, perlu ditingkatkan demi terciptanya sistem yang lebih bersih dan akuntabel. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dapat meminimalkan potensi terjadinya korupsi di masa mendatang.