Viral di media sosial tentang kasir restoran cepat saji yang menolak pembayaran dengan lembaran uang Rp 75 ribu. Berita mengenai video viral yang menunjukkan penolakan uang Rp 75 ribu di restoran cepat saji dan pernyataan Bank Indonesia (BI) bahwa hal tersebut bisa dipidana menarik perhatian banyak orang. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Pertama, dari sudut pandang hukum, penting untuk memahami bahwa uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Menolak uang tersebut, apalagi secara sistematis, dapat dilihat sebagai pelanggaran yang serius. Hal ini karena setiap individu, termasuk perusahaan, wajib menerima uang yang sah sebagai alat transaksi. Penolakan uang ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bisa menimbulkan ketidakpastian di masyarakat terkait nilai uang yang beredar. Kedua, dari sudut pandang sosial, insiden ini mencerminkan perlunya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta pelaku usaha. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa menolak uang yang sah merupakan tindakan ilegal. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mengambil langkah untuk sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menerima alat pembayaran yang sah. Ini penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ketiga, aspek ekonomi juga perlu diperhatikan. Penolakan terhadap uang yang sah berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam transaksi ekonomi. Jika pelaku usaha mulai memilih-milih jenis uang yang akan diterima, hal ini dapat mengarah pada kebingungan di pasar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang ada. Kepercayaan adalah elemen penting dalam perekonomian, dan setiap gangguan terhadap kepercayaan bisa berdampak luas. Akhirnya, video viral ini juga menyoroti peran media sosial dalam memicu reaksi cepat masyarakat. Di era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, dan hal tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial dapat memfasilitasi diskusi konstruktif dan meningkatkan kesadaran, tetapi di sisi lain, juga bisa menimbulkan perdebatan yang tidak sehat jika informasi yang beredar tidak akurat. Dengan demikian, insiden penolakan uang Rp 75 ribu ini merupakan sebuah fenomena yang mengundang berbagai reaksi dan memunculkan isu-isu yang lebih luas terkait dengan hukum, masyarakat, dan ekonomi. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan sistem pembayaran di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.