Sementara itu, Sangadi Nunuk Musanif Bonde tak menampik soal adanya penyegelan kantor desa tersebut. Berita mengenai penyegelan kantor Desa Nunuk di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) oleh warga mencerminkan sebuah sikap pro-aktif masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Dandes). Tindakan ini mencerminkan kepedulian warga terhadap penggunaan dana yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dan untuk apa dana yang disalurkan oleh pemerintah digunakan, serta melihat hasil yang konkret dari penggunaan dana tersebut. Transparansi dalam pengelolaan Dandes adalah hal yang sangat penting. Banyak kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan Dandes sering kali tidak transparan, yang mengakibatkan kecurigaan dan ketidakpuasan dari masyarakat. Dalam berita ini, langkah warga melakukan penyegelan mencerminkan bahwa mereka tidak tinggal diam dan menuntut hak mereka untuk terlibat serta meminta kejelasan dari Sangadi (kepala desa) tentang penggunaan dana yang ada. Sikap ini sepatutnya diapresiasi sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan desa. Di sisi lain, tindakan penyegelan kantor desa, meskipun diperoleh dari niat baik, juga menyoroti masalah komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Idealnya, pemerintah desa seharusnya dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan Dandes, sehingga tidak timbul kekecewaan yang bisa berujung pada tindakan ekstrem seperti penyegelan. Membangun komunikasi yang efektif antara pemimpin dan warga adalah kunci untuk mencegah konflik semacam ini dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, ada tanggung jawab di pihak pemerintah untuk mendidik warga tentang proses perencanaan dan penggunaan Dandes. Sebuah mekanisme yang baik, seperti rapat rutin dan pelaporan berkala, bisa dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Jika warga merasa dilibatkan dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga implementasi, maka besar kemungkinan mereka akan lebih menerima dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai peran lembaga pengawas dan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa penggunaan Dandes berjalan sesuai rencana. Pihak-pihak terkait perlu lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan pengawasan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola dana tersebut. Ini bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap rupiah dari Dandes memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Akhir kata, berita ini adalah pengingat pentingnya akuntabilitas dalam setiap level pemerintahan, terutama di tingkat desa yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Harapan ke depan adalah agar kejadian serupa tidak terulang, dan ada upaya dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan di mana transparansi dan komunikasi yang baik menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan Dana Desa. Jika masyarakat merasa terlibat dan diperhatikan, maka sinergi antara pemerintah desa dan warganya akan semakin kuat dan berujung pada pembangunan desa yang lebih baik.