pemda mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong Berita mengenai Pemkab Jombang yang dihadapkan pada situasi kekosongan 74 jabatan dan pengajuan seleksi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menunjukkan tantangan besar dalam menjalankan pemerintahan daerah. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Kekosongan jabatan-jabatan penting dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan alur kebijakan yang harus dijalankan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kehadiran pejabat yang kompeten di setiap lini sangatlah penting untuk memastikan bahwa program-program yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik. Ketidakhadiran pejabat yang berwenang dapat memperlambat proses pengambilan kebijakan strategis, yang seharusnya dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien. Pengajuan seleksi jabatan ke Kemendagri adalah langkah positif sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Jombang berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pemerintahan. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel juga dapat menghasilkan pejabat-pejabat yang memiliki integritas dan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, proses pengisian jabatan kosong ini tidak boleh dipandang sebagai solusi instan. Dibutuhkan strategi yang lebih mendalam dalam hal rekrutmen dan pelatihan agar pejabat yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas dengan efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kesejahteraan dan motivasi pegawai untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan. Lebih jauh lagi, situasi ini mencerminkan perlunya perencanaan sumber daya manusia yang baik dalam pemerintahan. Jombang, seperti daerah lainnya, harus mampu memprediksi kebutuhan SDM-nya dan melakukan persiapan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan. Program pengembangan karier dan pelatihan untuk calon pejabat juga harus dirancang agar tidak hanya mengisi posisi yang kosong, tetapi juga mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya. Pada akhirnya, tindakan Pemkab Jombang untuk mengatasi kekosongan jabatan perlu didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi publik dalam proses seleksi dan monitoring kinerja pejabat yang terpilih dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berhak untuk mengetahui siapa yang memimpin dan bagaimana cara mereka menjalankan tugas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terbangun kembali. Dengan begitu, diharapkan Pemkab Jombang dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi secara proaktif. Ke depannya, pemerintah daerah perlu berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan publik.