Hakim mengatakan keberatan Hasto mengenai sprindik ditandatangani Ketua KPK harus dikesampingkan. Berita mengenai putusan sela dalam kasus Hasto yang mengafirmasi bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan langkah yang penting dalam mempertahankan integritas proses penegakan hukum di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya mengakui peran sentral Ketua KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang lembaga, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya delegasi tugas dalam konteks efektivitas dan efisiensi penanganan kasus-kasus korupsi. Dalam pelaksanaannya, delegasi Sprindik memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di KPK, terutama ketika beban kerja lembaga ini semakin meningkat. Dengan begitu banyaknya kasus yang harus ditangani, keberadaan mekanisme seperti ini menjadi vital untuk memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan prinsip manajemen yang baik, di mana pemimpin harus dapat mempercayakan dan mendelegasikan tugas kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Ketika kewenangan ini didelegasikan, ada risiko bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh bias atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap proses delegasi dan pelaksanaan Sprindik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut lagi, putusan ini bisa menjadi dorongan bagi KPK untuk memperkuat sistem internal dalam pengelolaan perkara. Meningkatkan kapasitas pegawai dan SDM di lembaga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyidikan yang dilakukan. Pelatihan dan penguatan jaringan kolaborasi dengan lembaga lain juga perlu diperhatikan agar setiap keputusan yang diambil berbasis pada data dan fakta yang jelas. Menurut saya, situasi ini juga harus menjadi kesempatan bagi KPK untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dengan publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penyidikan berjalan, serta bagaimana delegasi tersebut dilaksanakan. Memperkuat komunikasi dan transparansi akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi KPK, mulai dari isu hukum hingga opini publik, putusan sela ini juga mencerminkan dinamika dalam sistem hukum Indonesia. Harapan ke depannya adalah agar setiap keputusan yang diambil mampu menciptakan preseden positif untuk keadilan dan transparansi, serta menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus berlangsung dengan integritas dan komitmen yang kuat.