Pengusaha yang ditelepon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di video sidak perusahaan membantah telah menahan ijazah karyawan. Dia sebut Armuji salah alamat. Berita berjudul "Bantahan Pengusaha Tahan Ijazah hingga Sebut Wawali Armuji Salah Alamat" menarik untuk dibahas karena mencerminkan dinamika antara pengusaha dan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pendidikan dan kebijakan yang berkaitan dengan ijazah. Masalah ini mengangkat isu ketidakpuasan dari kalangan pengusaha terkait dengan manajemen administrasi yang tidak efektif, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan fasilitas pendidikan yang memadai bagi generasi muda. Pertama-tama, bantahan dari pengusaha bisa dilihat sebagai respons terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil atau merugikan. Dalam konteks ini, penahanan ijazah menunjukkan adanya ketidakpuasan yang lebih besar terkait sistem pendidikan dan sertifikasi di daerah tersebut. Pengusaha sering kali merasakan dampak langsung dari kualitas lulusan yang ada, sehingga mereka berhak untuk memberikan masukan mengenai kelemahan dalam sistem pendidikan. Protes ini menjadi sinyal bahwa perlu ada dialog yang konstruktif antara pengusaha dan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di sisi lain, pernyataan Wali Kota Armuji mengenai “salah alamat” mencerminkan ketidakpahaman atau mungkin ketidaksesuaian antara apa yang diminta oleh pengusaha dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Penegasan bahwa pengusaha ‘salah alamat’ menunjukkan adanya potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan administrasi yang berjalan. Di era modern ini, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat, termasuk sektor swasta, yang memiliki pandangan dan pengalaman langsung di lapangan. Masalah penangguhan ijazah juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pendidikan kita. Jika lulusan tidak mendapatkan ijazah mereka tepat waktu, maka tidak hanya berdampak pada mereka secara pribadi, tetapi juga pada ketenagakerjaan dan produktivitas daerah. Hal ini bisa berujung pada dampak ekonomi yang lebih luas, yang pastinya perlu diperhatikan oleh Pemda. Di satu sisi, pemda perlu menjalankan program-program yang lebih transparan dan efektif dalam menangani masalah administrasi pendidikan. Sebenarnya, isu ini bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pengusaha, akademisi, dan pemerintah, mungkin akan ada solusi yang lebih baik untuk semua pihak. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri bisa membantu menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga lulusan dapat langsung berkontribusi dalam dunia kerja. Secara keseluruhan, insiden ini mengingatkan kita bahwa komunikasi dan kerjasama yang baik sangatlah penting antara sektor publik dan swasta. Tanpa adanya dialog yang terbuka, masalah seperti penahanan ijazah ini bisa terus berlanjut dan menghalangi potensi yang ada. Dengan mengedepankan kepentingan bersama, kita dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah.