Angka gugatan cerai oleh istri di Lhokseumawe dalam 3 bulan pertama 2025 mencapai 72 kasus, didominasi oleh persoalan KDRT dan konflik berkepanjang. Berita mengenai 72 istri yang menggugat cerai suami di Lhokseumawe akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselisihan adalah fenomena yang sangat memprihatinkan dan mencerminkan suatu kondisi sosial yang perlu dicermati lebih dalam. KDRT merupakan isu serius yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan tingginya angka perceraian karena alasan tersebut menunjukkan adanya masalah mendasar dalam hubungan suami-istri. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kasus KDRT dapat terjadi secara masif di suatu daerah tertentu? Pertama, perlu dicermati faktor-faktor di balik kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan, ekonomi, dan norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu dalam sebuah rumah tangga. Di daerah yang tidak memiliki akses pendidikan yang baik, misalnya, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi juga dapat membuat perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam keadaan tersebut. Kedua, angka perceraian yang tinggi akibat KDRT menunjukkan bahwa perempuan semakin sadar akan hak-hak mereka. Penggugat cerai tidak hanya berani mengambil langkah hukum, tetapi juga berani meninggalkan situasi yang berbahaya dan berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Ini bisa jadi pertanda baik bahwa masyarakat mulai berani untuk berbicara dan melaporkan tindak kekerasan, serta menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi merasa terpaksa untuk bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Namun, kasus ini juga menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari masyarakat dan negara untuk mencegah KDRT. Edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta cara-cara untuk mengenali dan mencegah KDRT harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi korban, seperti tempat berlindung dan bimbingan hukum, agar mereka tidak hanya memiliki keberanian untuk melawan, tetapi juga akses untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Selanjutnya, perlu juga dicermati bagaimana penerapan hukum mengenai KDRT di Indonesia. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan perlu ditegakkan agar menimbulkan efek jera. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga terkait juga harus berperan aktif dalam kampanye pencegahan dan pemberdayaan perempuan sehingga ke depannya kasus-kasus serupa dapat diminimalkan. Akhirnya, kasus 72 istri yang menggugat cerai di Lhokseumawe adalah panggilan untuk bertindak bagi seluruh elemen masyarakat. Penting bagi kita untuk berdiskusi dan mengedukasi satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Hanya dengan kerjasama yang baik antara individu, komunitas, dan pemerintah, kita dapat berharap untuk mengurangi angka KDRT dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua.