Mereka merupakan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis golongan R4 atau non-database BKN. Berita mengenai 6.800 tenaga honorer di DIY yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tentu saja memicu kecemasan tidak hanya bagi para tenaga honorer itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Para tenaga honorer ini merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik di daerah, yang telah berkontribusi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Kehilangan pekerjaan bagi mereka bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu layanan yang selama ini mereka berikan kepada masyarakat. Salah satu penyebab utama PHK ini adalah perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut pengelolaan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk merampingkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dengan mengalihkan beberapa fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh PNS ke tenaga honorer atau kontrak. Namun, pengalihan ini tidak selalu diimbangi dengan jaminan perlindungan atau kepastian kerja bagi para tenaga honorer. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang cukup besar bagi mereka yang bergantung pada pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari perspektif ekonomi, PHK massal terhadap tenaga honorer juga bisa menghasilkan konsekuensi yang lebih luas. Dengan meningkatnya angka pengangguran, daya beli masyarakat berpotensi menurun, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian regional. Di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, langkah ini bisa menjadi bumerang yang menghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di DIY. Masyarakat sangat membutuhkan stabilitas, dan PHK ini bisa menciptakan ketidakpastian yang lebih besar di kalangan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan solusi alternatif bagi para tenaga honorer yang terancam di PHK. Pemerintah daerah dan pusat seharusnya melakukan dialog terbuka dengan perwakilan tenaga honorer untuk memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mencari solusi yang lebih inklusif. Misalnya, pelatihan keterampilan atau program penciptaan kerja dapat menjadi langkah proaktif untuk membantu mereka beradaptasi dengan pasar kerja yang baru. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Para pemangku kepentingan seharusnya dilibatkan dalam pembahasan mengenai kebijakan ketenagakerjaan, sehingga suara dan aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan. Ini bisa menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam pengembangan kebijakan. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh 6.800 tenaga honorer di DIY perlu ditangani dengan serius. Kebijakan yang adil dan berkelanjutan harus dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan administratif dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan pemecatan sebagai solusi, tetapi menghadirkan model-model alternatif yang lebih manusiawi adalah langkah yang jauh lebih bijaksana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.