Persoalan banjir di sekitar proyek strategis Jalan Tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan. Berita mengenai banjir di sekitar Tol Balikpapan-IKN Nusantara yang diduga disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendukung adalah isu yang sangat relevan di tengah upaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru. Infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan suatu wilayah, terutama ketika pemerintah tengah menjalankan proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota. Ketidakcukupan infrastruktur tidak hanya berpotensi menyebabkan masalah lingkungan, seperti banjir, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan kelancaran arus barang serta orang. Pertama-tama, perlu dicermati bahwa daerah yang terkena dampak banjir tersebut adalah area yang sedang dalam tahap pembangunan. Proyek infrastruktur yang besar seperti IKN otomatis memerlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan air dan sistem drainase. Jika aspek-aspek ini tidak diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan, risiko bencana alam seperti banjir akan semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa perencanaan yang holistik dan terintegrasi sangatlah penting, agar pembangunan tidak justru menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat. Kedua, dampak sosial dari banjir ini tentunya sangat signifikan bagi penduduk sekitar. Banyak warga yang mengalami kerugian, baik dari segi materiil maupun psikis. Jika infrastruktur pendukung tidak segera diperbaiki atau dibangun secara efektif, maka masyarakat akan terus menerus berada dalam ketidakpastian dan ketakutan akan bencana yang dapat terjadi berulang kali. Ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, artikel ini mungkin juga mencerminkan kebutuhan untuk mendengarkan suara masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan. Penyertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif berharga mengenai masalah yang ada, termasuk potensi risiko bencana yang dapat timbul dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra yang aktif dalam pembuatan kebijakan harus lebih ditingkatkan. Dengan semua hal di atas, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi dan rencana infrastruktur yang ada agar risiko banjir dapat diminimalkan di masa mendatang. Ini juga merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan, seperti teknik pengelolaan air hujan, yang dapat mengurangi beban pada drainase dan mencegah terjadinya banjir. Pengembangan berkelanjutan harus menjadi prioritas agar efek negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Akhir kata, peristiwa banjir ini bisa jadi merupakan panggilan untuk melakukan reformasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya di kawasan IKN Nusantara. Ke depannya, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap integrasi infrastruktural dan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.